KNews.id – Tim nasional pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengungkapkan rencana kebijakan eksploitasi utang luar negeri, jika pasangan capres dan cawapresnya menang Pilpres 2024.
Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin mengatakan, ini karena rasio utang luar negeri terhadap total keseluruhan utang pemerintah masih sangat kecil ketimbang dengan rasio utang domestik terhadap total utang.
“Kalau kita lihat komposisinya utang luar negeri itu 23% dari total utang, yang 77% adalah utang domestik dalam bentuk SBN. Jadi rasio utang luar negeri kita relatif rendah.”
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per November 2023, dari total utang pemerintah Rp 8.041,01 triliun, yan dalam bentuk surat berharga negara domestik mencapai Rp 5.752,25 triliun, dan valuta asing atau valas hanya Rp 1.372,73 triliun.
Sementara itu, sisanya dalam bentuk pinjaman yang sebagian besar masih didominasi dari pinjaman luar negeri Rp 886,07 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun per akhir November 2023.
Karena masih kecilnya nilai utang luar negeri atau ULN dalam bentuk valas itu, Wijayanto mengatakan, pemerintah memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya ke depan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur strategis yang harus dibangun.
Sebab, ia berpendapat, jika terus menerus memanfaatkan utang dari domestik, yang ada hanya akan membuat ekonomi stagnan karena dana yang harusnya keluar untuk pembiayaan di perbankan maupun di reksadana atau bursa masuknya ke SBN pemerintah.
“Sehingga yang bermasalah bukan utang luar negerinya karena rasionya kecil, justru kita perlu eksploitasi dengan lebih cerdas. Tapi justru utang dalam negeri yang sumbernya SBN yang timbulkan crowding out, merusak sektor keuangan, merusak capital market dan lain sebagainya,” tegas Wijayanto.
Wijayanto berpendapat, utang luar negeri seharusnya bisa lebih dimanfaatkan secara optimal dengan cerdas dan jangan sampai didikte kebijakannya oleh pemberi utang, apakah itu lembaga multilateral atau ataupun institusi keuangan global.
“Kalau saya malah punya ide supaya utang luar negeri kita manfaatkan tapi dengan cerdas dan jangan sampai kita didikte,” tuturnya.
Ia mencontohkan, strategi pemanfaatan utang luar negeri untuk membiayai berbagai macam proyek ini pun realistis, karena telah dilakukan oleh China saat membangun jaringan kereta cepat di negaranya. Pendanaannya pun bersumber dari Bank Dunia atau World Bank.
“Dia bisa gunakan uang sendiri semua, tapi yang ia lakukan 10% pakai uang World Bank, Karena dengan adanya World Bank yang 10% itu seluruh proses dari awal sampai akhir itu world class karena ada lembaga internasional yang masuk awasi,” ucap Wijayanto.
Dengan masuknya utang luar negeri dari lembaga asing, dan lembaga asing itu turut berkontribusi dalam pengawasan pembangunan proyek, menurutnya proyek yang dibangun itu akan lebih memiliki kualitas tinggi. Ia mencontohkan dengan membandingkan proyek MRT dengan LRT di Jakarta. “Sama-sama di Jakarta, tapi MRT kualitas world class karena ada pihak Jepang yang kontrol sehingga hal-hal seperti ini yang perlu kita manfaatkan,” tutur Wijayanto.
Karena itu, ia menekankan, lembaga internasional ke depan harus bisa masuk untuk pembiayaan proyek dalam bentuk utang atau pinjaman. Ia pun menyinggung peran Indonesia Investment Authority atau INA yang lebih bisa berperan banyak untuk kepentingan itu.
“Kenapa tidak misal proyek seperti kereta cepat, LRT itu melibatkan pihak lain, taruh lah ADB, atau AIIB atau World Bank, atau kita sekarang punya INA, kita libatkan karena INA pasti akan gandeng sebagai katalisator financial dari luar yang mereka akan pastikan project berjalan dengan baik,” kata Wijayanto.
