“Karena pemilik platform prinsip pemotongannya persentase. Semakin tinggi angka, semakin nggak dapat besar persentasenya,” tutur Azas.
Ia menilai cara terbaik untuk menaikkan penghasil para mitra memang memangkas presentase biaya jasa yang diberlakukan oleh pemilik platform. Namun pelaksanaan akan sulit karena ojek online dimiliki perusahaan swasta, sehingga aturan tetap di tangan perusahaan.
Selain itu, ojek online belum diakui sebagai transportasi publik. Padahal pengakuan akan ojek online sebagai transportasi publik dan perubahan status mitra menjadi karyawan adalah hal penting. Oleh karena itu, menurut Azas, harus didorong agar hak-hak mitra pengemudi bisa betul-betul dilindungi oleh negara.
Hal tersebut semakin mendesak karena mitra pengemudi ojek online sudah berjumlah jutaan orang dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi mencatat kini tarif ojek online atau ojol sudah di atas tarif ojek pangkalan.
 terlebih lagi pemilik Gojek Nadiem Makarim berada){kind=link}