Selanjutnya, 22 Juni 1966 Soekarno dimintai pertanggungjawaban dalam Sidang Umum ke-IV MPRS dalam peristiwa G30S/PKI. Soekarno tidak memberikan penjelasan peristiwa G30S/PKI tetapi memberikan pidato berjudul Nawaksara.
Substansi Nawaksara di antaranya mengurai tentang retrospeksi Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi sekaligus Mandataris MPR, landasan pembangunan, wewenang MPRS dan DPR, ketetapannya pada Demokrasi Terpimpin, hingga pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Sebuah pidato yang sangat jauh dari ekspektasi para anggota MPRS yang mulai meragukan Sukarno.
“Hal yang menecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. … Masalah G-30-S/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden tidak disinggung dalam Nawaksara,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Natosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia IV (2008: 558).
Pidato pertanggungjawaban Soekarno ini ditolak oleh MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden seumur hidup, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. (Ach)
