KNews.id – Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono buka suara soal anggaran Makan Bergizi Gratis dijatah Rp71 triliun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun depan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2025. Namun, untuk penempatan anggaran dan skema pelaksanaan program itu akan disampaikan dengan detail dalam nota keuangan Agustus mendatang.
Tommy, sapaan akrab Thomas, menyatakan anggaran yang ditetapkan itu merupakan kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo.
“Angka Rp71 triliun adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintahan yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Senin (24/6).
Ia menjelaskan pihak Prabowo memang ingin menuntaskan program Makan Bergizi Gratis secepatnya. Namun, tetap akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami berkomitmen melakukan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100 persen secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama,” jelasnya.
Tommy pun memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak akan merubah defisit APBN yang dipastikan akan tetap di bawah 3 persen. Untuk tahun depan defisit sebesar 2,29 persen sampai 2,82 persen.
“Kami juga ingin menekankan bahwa presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR,” imbuhnya.
Dengan demikian, ia memastikan bahwa defisit APBN yang dikabarkan akan di atas 50 persen tidak akan terjadi. Sebab, tim Prabowo berkomitmen untuk mengikuti APBN 2025 yang dibahas pemerintahan Jokowi dengan DPR.
“Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” pungkasnya.
