KNews.id- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku mempertimbangkan permintaan China Development Bank (CBD) agar pembengkakan anggaran pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dibantu oleh Indonesia.
Kendati begitu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan tidak ada jaminan permintaan tersebut langsung disetujui.
“Masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost over run, maka sesuai dengan ketentuan berlaku,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/8).
Sebelumnya, permintaan China disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam acara konferensi pers realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga semester I-2022.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu PSN dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
“Memang beberapa waktu lalu disampaikan permasalahan cost overrun. Tentang cost overrun ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga di-cover oleh Pemerintah Indonesia,” ujarnya dalam diskusi, Selasa (16/7).
Berdasarkan hitungan terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero), terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB maksimal sebesar US$1,9 miliar atau Rp28,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Pembengkakan ini terjadi karena pembangunan yang tertunda, awalnya ditargetkan rampung pada 2019, namun mundur jadi 2023. Sehingga, ada pembengkakan biaya mulai dari harga lahan yang makin mahal, kondisi geologi tunnel yang lebih sulit dilaksanakan, hingga instalasi listrik.
Pada 2022 ini, pemerintah pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)kepada PT KAI (Persero) untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Namun, jumlah ini tidak termasuk pembengkakan anggaran yang diperkirakan. Meski demikian, dana tersebut tetap dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan saat ini.
“Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini (PMN) tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga,” tutur Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7).
Dengan kondisi ini, maka anggaran yang awalnya diperkirakan sebesar US$6 miliar atau setara Rp90 triliun hingga selesai, membengkak jadi US$7,9 miliar atau Rp118,5 triliun. (AHM/cnn)
