KNews.id- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak setuju 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan. MAKI justru mengusulkan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK.
“Alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang menentang penonaktifan itu dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat dan itu saya kira efektif,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (17/5).
Menurut Boyamin, Novel Baswedan dan 74 pegawai yang tak lolos TWK adalah pegawai yang berintegritas dan patut dipertahankan KPK.
“Mempertahankan 75 orang itu lebih baik dari pada membikin lagi yang seintegritas dan semilitansi dan sekerja keras dari 75 orang yang dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos TWK. Justru harus dipertahankan, karena selama ini mereka tidak pernah kena masalah baik etik maupun hukum 75 orang itu. Hanya catatan mungkin Pak Yudi Harahap itu pernah dikenakan Dewan Pengawas karena dianggap pernah buat rilis dan itu pun teguran ringan. Tapi di dalam kinerja dia tidak pernah ada masalah,” kata Boyamin.
Boyamin mengatakan sulit mencari orang yang berintegritas seperti 75 pegawai KPK itu. Semua pegawai yang tak lolos TWK itu, kata Boyamin, harus dipertahankan.
“Nah kalau nanti 75 orang ini dibuang, lalu kemudian dicari pengganti 75 orang baru yang muda-muda, mungkin nanti tidak sebagus yang ada, atau mungkin perjalanan waktu malah ada yang melanggar kalau dicarikan orang setengah tua bisa jadi sudah banyak masalah, jadi tidak gampang untuk menggantikan 75 itu, jadi semua harus dipertahankan dan kemudian pada proses ini harus melihat kepentingan organisasi pemberantasan korupsi, karena mereka adalah orang yang berintegritas dan cukup kredibel dan sangat profesional dalam memberantas korupsi dan tidak pernah ada sifatnya pelanggaran hukum,” tutur dia.
Boyamin menilai, Jokowi menyadari dan melihat integritas pada pegawai yang tak lolos itu. Dia juga mengungkit penataran Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru.
“Dan Pak Jokowi saya kira melihat itu semua, sehingga perintahkan untuk tidak boleh dipecat dan kemudian ada pendidikan wawasan kebangsaan. Dan itu hal yang biasa aja, kalau kemarin dianggap kurang wawasan kebangsaannya ya pendidikan seperti dulu penataran P4, nggak ada istilahnya penataran P4 itu lulus tidak lulus,” tandasnya. (AHM/bcra)
 mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak setuju 75 pegawai KPK tak lolos){kind=link}