KNews.id – PDIP diyakini tetap solid bila dipimpin Megawati dan demi memitigasi konflik internal. Hasil Rakernas V PDIP yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, pada Jumat (24/5/2024) hingga Minggu (26/5/2024) salah satunya meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum untuk periode 2025-2030.
Rakernas PDIP juga memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan, yaitu pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ucap Puan.Permintaan agar Megawati menjadi ketua umum lagi tentu menimbulkan pertanyaan. Padahal, di awal pembukaan Rakernas PDIP, Megawati sempat berkelakar Puan sebagai ketua umum partai.“Kemarin beliau (Puan Maharani) pamit ke saya, mau ke Mexico. Lalu saya bilang ‘gantian sama saya. Saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum’,” kata Megawati saat memberikan sambutan Rakernas PDIP.
Puan menanggapi santai. Ia justru berdoa jika memang hal itu terjadi.
“Berdoa saja, Insyaallah,” kata Puan Maharani di sela Rakernas V PDIP di Kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Megawati Diharapkan Jaga Kesolidan PDIP usai Pemilu
Rekomendasi agar Megawati menjadi ketua umum meneguhkan posisi Presiden ke-5 RI itu sebagai orang terkuat di PDIP, sejak partai tersebut berdiri hingga sekarang. Megawati pun akan mencetak rekor sebagai ketua umum partai politik terlama di Indonesia, di saat partai lain mulai berganti ketua umum.
Padahal, prestasi Megawati sebagai ketua umum partai juga tak berhasil membuat PDIP memenangkan pilpres untuk ketiga kalinya. Di Pilpres 2024, PDIP justru gagal lantaran dikhianati oleh kader mereka sendiri, tak lain adalah Presiden Joko Widodo tak membantu memenangkan pasangan yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai wajar bila kader PDIP ingin Megawati kembali menjadi ketua umum agar bisa menjaga kesolidan partai.
“Paling tidak dengan Megawati kembali menjadi ketua umum, soliditas partai politik masih kuat di tangan Bu Mega karena ini juga akan banyak kemungkinan dualisme atau beberapa kepentingan politik yang akan berubah ketika diserahkan kepada figur yang lebih muda,” kata Arifki.
Menurut Arifki, PDIP bisa tetap solid jika masih dipegang Megawati. Hal ini juga memitigasi potensi konflik internal partai jika diserahkan kepada pihak lain, termasuk kepada anaknya sendiri, Puan Maharani.
Peran Megawati, lanjut Arifki juga bisa menyolidkan kader-kader PDIP usai pelaksanaan Pemilu 2024. Hal ini karena berkaca pada hasil Pemilu 2024, yaitu PDIP menang di Pemilihan Legislatif (Pileg), tetapi gagal di Pemilihan Presiden (Pilpres).
Apalagi, tak sedikit kader PDIP yang masih menjadi loyalis Jokowi sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu kesolidan internal PDIP.
“Saya rasa pilihan untuk kembali menunjuk Bu Mega sebagai ketum PDIP adalah sebuah rencana rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh PDIP untuk menyolidkan internal, juga kader-kader yang berpecah pasca pilpres dan beberapa kader yang mulai menyebrang dan tidak satu paham dengan PDIP,” terang Arifki.
Di sisi lain, Arifki melihat ada keinginan Megawati agar anaknya, Puan Maharani mewariskan posisi puncak di PDIP. Namun, Arifki melihat Puan belum mampu membuat kader yang berbeda pandangan mau tunduk kepada Puan.
Sehingga, lanjut Arifki, kekhawatiran akan muncul saat PDIP terus meminta Megawati menjadi ketua umum. Yaitu, PDIP harus membangun ulang ketokohan saat Megawati sudah tak lagi sanggup memimpin partai.
“Dengan Bu Mega dipilih kembali sebagai ketum PDIP atau memimpin PDIP juga akan mempersempit regenerasi partai ke depannya, karena memang ruang dan proses ketokohan yang dibangun oleh figur selanjutnya belum solid untuk membangun, makanya saya rasa ini harus dikhawatirkan PDIP ke depannya,” kata Arifki.
Selain itu, Megawati juga terlihat masih memainkan pengaruh di PDIP. Megawati sadar dirinya adalah simbol partai dan masih punya pengaruh. PDIP juga berupaya menjaga situasi partai agar tidak diambil untung oleh pihak tertentu. Oleh karena itu wajar Megawati tetap menjadi ketua umum.
“Saya rasa ini dikhawatirkan ada dualisme, tigalisme ini juga akan terjadi ke depan ketika misalnya pasca Bu Mega atau mungkin kesiapan-kesiapan dengan internal PDIP,” kata Arifki.
Sementara itu, Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai rekomendasi Rakernas PDIP menyoroti pelaksanaan pemilu dan upaya mendorong demokrasi. Akan tetapi, putusan rakernas belum menunjukkqn posisi politik PDIP di pemerintahan Prabowo-Gibran
“Apalagi jika kita menyimak awal pidato Megawati yang menyatakan dalam sistem politik Indonesia tidak ada oposisi, yang ada adalah kerjasama politik. Artinya posisi politik PDI Perjuangan belum jelas. Partai ini masih membuka peluang bergabung dengan pemerintahan Prabowo,” kata Saidiman.
Saidiman menilai, hasil rakernas yang meminta Megawati sebagai pengambil keputusan fundamental adalah hal wajar di PDIP. Ia mengingatkan bahwa hal itu adalah mekanisme internal PDIP untuk menghindari potensi friksi.
Terkait rekomendasi pemilihan Megawati, Saidiman menilai PDIP tengah berhati-hati dalam isu suksesi kepemimpinan. Ia melihat ada dua alasan.
Pertama, PDIP ingin menjaga soliditas partai. Isu pergantian kepemimpinan selalu rentan membawa perpecahan.
Kedua, dominasi trah Soekarno membuat para elite dan kader PDIP kesulitan bicara secara terbuka mengenai pemimpin alternatif di tubuh partai. Ia pun menangkap sinyal Megawati ke Puan adalah bagian upaya konsolidasi internal partai.
“Saya menduga suksesi kepemimpinannya akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Pidato Mega kemarin ingin menunjukkan bahwa Mega ada di belakang Puan Maharani. Ini cara Mega untuk melakukan konsolidasi internal partai agar solid ke Puan,” kata Saidiman.
Saidiman mengakui pergantian kepemimpinan pasti tidak mudah, apalagi pemimpinnya bersifat karismatik. Nilai karismatik tersebut tidak lepas dari sikap-sikap politiknya yang teguh dan kuatnya dominasi Megawati di PDIP.
Alhasil PDIP kurang terbiasa dengan pergantian kepemimpinan yang berujung tantangan pemilihan pemimpin di luar trah Soekarno. Oleh karena itu, pengganti Megawati perlu ada di level tertentu yang memungkinkannya diterima semua kalangan di tubuh PDIP.
“Di antara semua kader, Puan Maharani yang paling mendekati tipe ideal itu. Dan kelihatannya Puan memang sejak lama dipersiapkan untuk menjadi penerus Mega,” kata Saidiman.
PDIP Bantah Tidak Solid
Juru Bicara PDIP Cicho Hakim justru menilai rekomendasi permintaan Megawati sebagai ketua umum adalah bentuk soliditas partai. Hal ini tidak lepas dari sepak terjang PDIP yang berhasil hattrick memenangkan pileg tiga kali selama kepemimpinan Mega.
Cicho menegaskan, regenerasi partai tetap berjalan baik. Cicho pun menegaskan bahwa pemilihan Megawati secara aklamasi dalam partai bukan berarti partai tidak solid. Ia justru menekankan bahwa rekomendasi aklamasi Megawati adalah bukti kuatnya soliditas partai.
“Kedua, bahwa ini tetap harus nanti ditetapkan di Kongres tahun 2025. Ibu Mega sendiri kan belum menjawab. Jadi ini rekomendasi. Harus dipahami rakernas itu adalah hasilnya adalah rekomendasi yang disepakati oleh seluruh peserta yang hadir,” kata Cicho.
Cicho menegaskan, soliditas partai sudah terlihat dari rakernas di mana para kader kompak dalam menghadiri kegiatan sidang hingga pengambilan keputusan. Ia yakin kesolidan tersebut akan berbuah positif pada pilkada.
“Jadi intinya partai kami tetap solid dan kami bangga dengan kemenangan di Pileg dan kami siap menyambut kemenangan kemenangan berikutnya di Pilkada 2024,” kata Cicho.
