Tahun 2015 Joko Widodo dilantik rombongan pemerintah Indonesia segera ke Cina (LBP-Rini Sumarno-Babang Brojonegoro) bertemu Xi Jinping. Jokowi salah membaca sinyal China melalui Politbiro. Pertemuan G to G dengan 8: kesepakatan dengan nilai USD 5 miliar membawa bencana berkepanjangan.
Order tersirat kebutuhan OBOR (One Belt One Road) Indonesia ditempatkan partner strategis untuk mengatasi Food Security dari kebutuhan pangan 1.8 milyar jiwa. Kilas balik yang terjadi pemerintah bukan melindungi pangan penduduknya tetapi sebagi penyangga kebutuhan penduduk China . Sedangkan penduduk Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 300 jt jiwa.
Indonesia salah tafsir terhadap sinyal Xi Jinping, yang dibutuhkan Indonesia adalah infrastruktur – sedang China menjadikan Indonesia sebagai penyangga pangan penduduk China.
Hubungan dengan China tetap bersifat komersial. Bahkan dengan dalih investasi oligarki bebas mengambil sumberdaya alam kita. Semua yang terjadi fatal. Hubungan politik bersifat satu arah parpol dibina menjadi oligarki China dengan skema pengendalian.
