KNews.id-Beberapa waktu lalu sempat terdengar rencana pekerja di DKI Jakarta termasuk PNS akan memiliki jam kerja baru. Dengan tujuan mengurangi kemacetan, ada wacana untuk memiliki opsi jam kerja hingga malam hari.
Hanya saja, hingga saat ini, baik Polri mapun pemerintah, juga pengusaha, belum mencapai kata sepakat mengenai wacana itu.
Seperti diketahui, pada awal Agustus lalu, Polda Metro Jaya pun mengundang sejumlah kepentingan terkait untuk membicarakan rencana itu. Salah satunya terkait tantangan untuk jam kerja hingga malam hari, seperti dukungan transportasi.
Di sisi lain, ada kekhawatiran jika kebijakan itu diberlakukan. Diantaranya, menyangkut produktivitas pekerja yang akan berkurang. Terlebih jam kerja malam biasanya hanya menyisakan sedikit tenaga untuk bekerja dan juga faktor kesehatan.
Salah satu kementerian yang ikut diundang rapat Polda Metro Jaya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB.
Kepada CNBC Indonesia, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PANRB) Mohammad Averrouce belum lama ini mengungkapkan, rencana itu belum diputuskan dan dalam pembahasan bersama.
Kala itu dia belum tahu kapan rencana itu akan dieksekusi. Namun prinsipnya pemerintah siap bersinergi untuk upaya bersama menekan angka kemacetan di ibu kota yang kian mengkhawatirkan.
“Prinsip Kementerian PAN-RB siap berkolaborasi dalam upaya bersama untuk mengurai kemacetan,” kata Averrouce dikutip Sabtu (1/10/2022).
Pertemuan membahas jam kerja siang hari terus bergulir, namun pertemuan yang sejatinya dilakukan pada Selasa (6/9/2022) ternyata ditunda.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menjelaskan untuk rencana tersebut banyak yang harus dipertimbangkan.
Terlebih bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah dan harus ke kantor. Tantangan seperti ketersediaan transportasi harus dihadapi pegawai yang menjalankan Work From Office.
“Jadi, perlu banyak pertimbangan,” sebutnya. (Ach/Cnbcind)
