KNews – Alasan tak tepat, ibu kota pindah demi ratakan ekonomi ungkap Faisal Basri. Ekonom senior Faisal Basri menyebut alasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di luar Jawa sebagaimana menjadi dalih pemerintah selama ini tidak tepat.
Pasalnya, pemerataan ekonomi dan pembangunan di luar Jawa tidak bisa diselesaikan dengan hanya memindahkan ibu kita saja.
“Solusinya bukan pindah IKN, tapi mengatasi sumber ketimpangan. Mengapa timpang? karena pemerintah lebih sentralistik sehingga inisiatif daerah kian hari kian terbatas,” ungkapnya dalam diskusi terbuka yang digelar oleh Universitas Mulawarman secara daring.
Tidak hanya itu, menurutnya ketimpangan juga terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Oleh karena itu, distribusi menjadi terhambat dan memiliki ongkos yang mahal.
“Ongkos kontainer Jakarta-Papua bisa 3 sampai 4 kali lipat dari ongkos kontainer dari Jakarta ke China atau Singapura,” kata dia.
Untuk mengatasi permasalahan distribusi tersebut, menurut Faisal pemerintah perlu menguatkan sektor laut ketimbang memindahkan ibu kota.
Menurutnya, penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan pembangunan tol laut, pemerataan angkutan laut dan sektor laut lainnya.
Ia menyebut di era pemerintah Presiden Joko Widodo pemerataan angkutan laut malah menurun. Padahal, selama pandemi terbukti angkutan laut yang paling bermanfaat.
“Oleh karena itu, mari kembali ke jatidiri negara maritim, Insya Allah Indonesia akan lebih terintegrasi baik kultural, ekonomi, dan komoditi,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan alasan bersikeras mempersiapkan pemindahan IKN.
Menurut Suharso, dari sisi ekonomi, pemerintah ingin meningkatkan pemerataan dengan sedikit menggeser gravitasi ekonomi yang selama ini berpusat di Jawa. (RKZ/cnn)
