KNews.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa hari ini terus menyampaikan kebijakan pemerintah, baik soal Utang pemerintah, serta beberapa kebijakan lainnya mengenai ekonomi negara. Namun, dari beberapa pemaparan, lembaga tersebut memperlihatkan adanya sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah.
Jika sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tak sanggung membayar utang, kini ia menyindir adanya pelanggaran dalam anggaran Pemulihan ekonomi Nasional (PEN).
Dimana Agung menyampaikan selain adanya sejumlah masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK juga menemukan adanya kelemahan dari sisi sistem pengendalian intern.
Ia menjelaskan, bahwa permasalahan yang terkait dengan program PC-PEN, yaitu, pertama, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum disusun.
Kedua, BPK menemukan adanya pencairan insentif perpajakan dalam program PC-PEN yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2020.
“Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6).
Ketiga, Agung mengatakan pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai. Selain itu, yang keempat, BPK juga menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran belanja subsidi bunga Kredit usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, serta belanja lain-lain pada program Kartu Prakerja.
Adapun menurutnya, penyaluran belanja pada ketiga program tersebut belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.
Sedangkan yang kelima, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.
Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021.
Rizal Ramli Sebut Pemerintah tak Punya Dirigen Ekonomi
Tokoh nasional Rizal Ramli mengungkapkan, bahwa dana PEN yang dijalankan pemeirntah memiliki angka yang sangat besar, namun hasilnya kata Rizal tak sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana dan kewenangan super besar, tapi hasilnya payah. Kenapa bisa begini, karena memang pemerintah gak fokus,” tegasnya kepada redaksi bicaralah.com, kemarin saat dihubungi.
Bahkan, mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini menyebut bahwa banyak hal yang kontradiktif dalam pelaksanaan PEN.
“Jadi.. memang banyak kontradiksinya, bagaimana tidak, ini mau beri stimulus, tapi kredit negatif, dan daya beli disikat, BPJS dinaikin, pajak token dan pulsa juga sama. Ini memperlihatkan tidak ada Dirigen ekonominya, makanya berantakan,” ungkap Rizal.
Sebagai informasi, realisasi anggaran PEN untuk tahun 2020 yaitu hingga akhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp695,2 triliun. Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.
Kemudian, UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun. Sedangkan, di tahun 2021 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun. (Ade/bcra)
 dalam beberapa hari ini terus menyampaikan kebijakan pemerintah, baik soal Utang pemerintah){kind=link}