KNews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan ke DPR banyak kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah yang kondisinya buruk. Menurutnya, kondisi kantor Kemenkeu tidak sebanding dengan instansi lainnya.
Menurutnya, kondisi itu tidak merepresentasikan Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara.
“Sangat tidak representative kalau dibandingkan dengan instansi lain yang scoop pekerjaannya lebih sedikit tapi fasilitas gedung-gedungnya luar biasa,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI.
Karena itu, Sri Mulyani mengatakan gedung-gedung Kemenkeu di daerah tersebut perlu direnovasi. Namun, renovasi katanya bukan untuk bersaing dengan instansi lainnya.
“Kemenkeu menjadi perlu untuk meningkatkan, tidak dalam rangka untuk berkompetisi tapi untuk memberikan kepastian pada anak buah kita bekerja secara baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengajukan pagu indikatif Kemenkeu pada 2025 sebesar Rp53,19 triliun. Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni senilai Rp42,78 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp21,76 miliar, hibah sebesar Rp7,2 44 mliar, dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp10,37 triliun.
Adapun rincian BLU yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp6,06 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp3,9 triliun, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp69,60 miliar, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp163,47 triliun.
Selanjutnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp95,64 miliar, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp43,01 miliar, dan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) sebesar Rp15,02 miliar.
“Berdasarkan fungsinya, pagu indikatif terbagi atas fungsi pelayanan umum Rp48,87 triliun, fungsi ekonomi Rp251,79 miliar, dan fungsi pendidikan Rp4,06 triliun,” katanya.
