KNews.id – Sikap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004 Amien Rais yang mendukung mekanisme pemilihan presiden dikembalikan menjadi tidak langsung dianggap memperlihatkan sikap pragmatisme dalam berpolitik dan menyimpang dari semangat Reformasi 1998.
“Ia gagal mewariskan spirit Reformasi kepada massa, karena pragmatisme politik yang ia pertontonkan selama ini,” kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya.
Jannus menganggap mengembalikan mekanisme pemilihan presiden tidak langsung bukan jawaban atas maraknya politik uang atau membeli suara rakyat (vote buying). Dia justru mempertanyakan logika berpikir para elite politik yang mengusulkan gagasan itu karena dianggap malah mengebiri hak rakyat buat menentukan pemimpin mereka.
“Lantas saat para elit politik dan partai politik gagal menjalankan tugasnya, lalu hak rakyat yang dirampas? Logikanya di mana itu? Tak terkecuali oleh seorang Amien Rais,” ucap Jannus.
Menurut Jannus, sikap Amien yang mendukung mekanisme pemilihan presiden tidak langsung memperlihatkan posisi politiknya sudah jauh dari semangat Reformasi 1998. “Ide dan usulan tersebut menunjukkan bahwa beliau sudah tidak relevan lagi sebagai tokoh Reformasi di hari ini,” ujar Jannus.
Sebelumnya diberitakan, mantan Amien Rais sepakat jika sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan melalui mekanisme Sidang Umum MPR seperti sebelum era reformasi.
Alasan Amien mendukung usulan itu karena dia merasa naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung. Padahal saat itu dia berharap dengan perubahan itu dapat menekan terjadinya politik uang.
“Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif,” kata Amien usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Amien kemudian meminta maaf jika perubahan sistem pemilihan presiden justru malah membuat praktik demokrasi dengan melibatkan modal uang marak.
“Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu,” papar Amien.
Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. “Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?” jelas Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan bahwa proses amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tinggal menunggu persetujuan semua partai politik di parlemen.
