KNews.id – Jakarta – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, heran dengan insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang 2023 sudah ada lebih dari satu juta insiden serangan yang terjadi di Indonesia. Namun, ia mempertanyakan mengapa masalah itu masih terus terjadi dan belum teratasi.
Padahal, menurut Hasanuddin, BSSN sudah sering mengingatkan kementerian atau lembaga tentang serangan semacam itu. “Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya, karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra terutama dengan BSSN, ” kata dia saat rapat kerja bersama Komisi I DPR dan Kominfo, di Gedung DPR, Jakarta.
PDNS di Surabaya lumpuh pada 20 Juni 2024. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui kurangnya tata kelola sehingga Kominfo tidak melakukan backup atau cadangan data.
BSSN menyebut hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo. Namun, upaya itu tidak bisa dikatakan Disaster Recovery Center (DRC).
Mengetahui adanya tata kelola yang kurang, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid tak sepakat dengan alasan tersebut. Sebab, jika hanya dua persen data yang ter-backup, maka itu sama saja dengan tidak ada upaya pencadangan alias buka tata kelola.
“Kalau alasannya ini (tata kelola) kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, pak,” ujar Meutya.
Adapun lumpuhnya PDNS karena serangan siber menyebabkan 282 tenant layanan pemerintah terganggu. Lembaga yang paling disorot karena gangguan tersebut adalah keimigrasian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam). Terganggunya sistem imigrasi membuat bandara nyaris lumpuh.
“Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” ucap Muetya.
