KNews.id – Masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan tutupnya pabrik tekstil tak lepas dari masuknya produk pakaian jadi, imbas terbitnya Permendag No 8/2024. Permendag tersebut, dinilai lebih berpihak pada importir daripada industri dalam negeri untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, Permendag 8/2024 akan sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Barat. Karena konomi Jawa Barat 42% disumbang oleh industri tekstil produk tekstil.
Aturan ini, akan membuat sektor tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat semakin terseok. “Permendag 8/2024 ini bakal membuat Indonesia kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi,” kata Acu.
Padahal sebelumnya, produk impor TPT dikontrol oleh regulasi dari Kementerian Perindustrian, Permenperin No 5 tahun 2024. Barang TPT yang masuk bisa disesuaikan dengan kemampuan produksi dalam negeri dan hal ini sudah dipatuhi oleh industri tekstil.
“Ini harus direvisi, dan dilakukan multisektoral, karena ini tidak hanya soal perdagangan saja, tapi harus diperhatikan efek untuk tenaga kerja, devisa, hingga risiko peningkatan angka kemiskinan,” jelasnya.
Acuviarta membenarkan, sebelumnya orientasi pelaku industri tekstil dan produk tekstil adalah untuk ekspor. Hanya saja dinamika politik global menghambat kinerja ekspor ke banyak negara tujuan.
Upaya shifting pelaku industri untuk bertahan adalah dengan menyasar pasar domestik. Namun, hal ini kembali terganjal karena harus bersaing dengan barang impor yang sulit untuk diimbangi.
“Apa lagi untuk pelaku UMKM, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi Permendag ini,” jelasnya.
Permendag 8/2024 kata dia bukan satu-satunya tantangan berat pelaku industri tanah air, sulitnya perizinan hingga beban biaya dari program pemerintah yang dibebankan kepada mereka membuat biaya produksi tidak berbanding lurus dengan produktivitas.
“Segera dievaluasi dari permendag itu, dan harus ada komunikasi yang bagus dari hulu dan hilir,” jelasnya.
