“Pasal Karet” RUU KUHP Anti-Demokrasi: Menyeret Rakyat ke Penjara demi Menjamin Kenyamanan Penguasa

Pada pasal-pasal tersebut harus dihapus karena bersifat karet, Dewan Pers merujuk pada kata “penghinaan” dan “hasutan”.

(4) Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong.

(5) Pasal 280 dan 281 Tindak Pidana Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan.

(6) Pasal 300-302 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan.

(7) Pasal 347 dan 348 Tindak Pidana Pemaksaan terhadap Pejabat.

(8) Pasal 443 Tindak Pidana Penghinaan khususnya tentang pencemaran nama baik.