KNews.id – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal hasil negosiasi yang dilakukan olehnya dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) soal aturan Inflation Reduction Act (IRA). Dengan aturan ini, produk turunan nikel asal Indonesia berpotensi terkucilkan dari pasar AS.
Dalam UU IRA, ada pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik yang mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat untuk subsidi tersebut.
Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat masuk kredit pajak IRA karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Hal ini lah yang membuat produk Indonesia seperti dikucilkan AS.
Dalam negosiasi yang dilakukan, Luhut bercerita dia mendorong agar AS bisa menerima nikel Indonesia. Pasalnya, negeri Paman Sam sebetulnya juga butuh nikel asal Indonesia, sudah seharusnya pemerintah AS tidak menutup akses pasar nikel asal Indonesia.
Bila AS bersikukuh tak mau memberikan akses pasar, Luhut mengancam produk nikel Indonesia ditawarkan ke negara lain dan AS tak mendapatkan jatah sama sekali.
“Amerika ini sekarang sedang negosiasi Inflation Deduction Act dengan kita, karena sebetulnya mereka juga kekurangan (pasokan nikel). Dan saya bilang ke mereka, ‘eh kalian nggak bisa anggap kami enteng, kalau kalian ndak mau, it’s fine, we can go to somebody else’,” kata Luhut dalam Seminar Nasional IKAXA yang disiarkan virtual, Kamis (14/9).
Luhut mengatakan Amerika punya rencana menaikkan produksi mobil listrik 11 kali kapasitas saat ini. Maka dari itu, negeri Paman Sam jelas butuh pasokan nikel dari Indonesia.
“Mereka kan butuh nikel banyak, dan tidak cukup nikel yang mereka punya dan mereka dapat untuk menaikan 11 kali produksi mobil listriknya. Jadi dia butuh kita,” ungkap Luhut.
Sejauh ini, Luhut sendiri mengatakan semua negosiasi berjalan dengan baik. Bulan November mendatang akan ada keputusan dari Amerika soal nasib nikel Indonesia.
“Kita juga bilang, kita tidak punya free trade agreement dengan mereka. Kita cari bentuk lain, kerjasama untuk itu,” kata Luhut. (Hfz/FD)
