KNews.id- Sekelompok warga di Kota Yogyakarta, DIY, yang tergabung dalam Gerakan WNI Menggugat mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Gerakan WNI Menggugat ini menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena dianggap akan menyengsarakan rakyat. Atas dasar itu melalui surat yang dikirimkan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, mereka meminta Megawati menegur Presiden Joko Widodo sebagai salah satu kader partainya.
“Kami, Gerakan WNI Mengguggat resmi melaporkan kader PDIP Joko Widodo kepada ketua umum PDIP agar ketua umum PDIP menjewer Kader PDIP Joko Widodo dalam 7 x 24 jam atau hingga 12 September 2022, agar batalkan kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM,” kata Tri Wahyu selaku koordinator aksi, Senin (5/9) siang.
Gerakan WNI Menggugat mengirimkan surat ke Megawati dengan paket ekspres. Adapun satu surat tembusan yang dialamatkan kepada Iwan Fals. Gerakan WNI Menggugat melihat pelantun lagu ‘Bento’ itu tak lagi bersikap independen dan justru cenderung menjadi partisipan. Wahyu berkata pihaknya mengirim surat ke Megawati karena dianggap sebagai sosok paling ditakuti di republik ini.
“Karena di banyak kesempatan Bu Megawati mengatakan Pak Presiden ini petugas partai [PDIP]. Walaupun mestinya petugas rakyat. Jadi kami cari orang paling ditakuti dan kata-katanya paling akan dijalankan presiden,” lanjut Tri.
Gerakan WNI Menggugat menganggap kebijakan pemerintah menaikkan BBM ugal-ugalan saat ambisi proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap dijalankan. Kemudian, gaji presiden, wakil presiden, menteri, para pejabat termasuk direksi, dan komisaris PT Pertamina masih tetap utuh melihat kondisi sekarang ini.
“Benarkah kenaikan BBM tindakan adil dan pro rakyat serta kata-kata Joko Widodo ini pilihan terakhir pemerintah?” kata Tri.
Sindir PDIPÂ Saat Mengkritik Kebijakan BBMÂ Naik
Kebijakan Jokowi menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBMÂ untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga pertalite dan solar juga tak luput dari sorotan gerakan masyarakat Yogyakarta itu.
Mereka menyinggung ucapan Jokowi yang meminjam pernyataan Megawati yang mengkritik BLT di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, kebijakan SBYÂ dinilai tak mendidik dan hanya akan membentuk mental pengemis.
“Dulu 2014 Joko Widodo sebut suka lagu Iwan Fals yaitu ‘Galang Rambu Anarki’. Lagu yang liriknya ‘BBM tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi’,” ucap Tri.
Demikian pula spanduk PDIP 2013 dulu soal BLT jadi sogokan ke rakyat saat tarif BBM dinaikkan. Kebijakan menaikkan bahan bakar minyak dipandang tak sesuai dengan sikap politik partai berlambang banteng yang pernah merilis buku putih tentang alasan menolak kenaikan BBM.
Gerakan WNI Menggugat berpandangan, menyerahkan BBM ke mekanisme pasar juga merupakan bentuk pengkhianatan pada politik Tri Sakti Bung Karno. Mereka berpendapat kenaikan BBM bukan opsi terakhir, lantaran masih ada alternatif lain yaitu realistis atas ambisi-ambisi besar pasak daripada tiang.
“Apabila ketua umum PDIP tidak menjewer kader PDIP Joko Widodo dalam 7×24 jam agar batalkan kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM, Gerakan WNI Menggugat akan menyerukan kepada Rakyat Indonesia bahwa PDIP bertanggungjawab atas kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM dan rakyat agar memberikan hukuman politik kepada PDIP di pemilu ke depan,” tegas Tri. (AHM/cnn)
