Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Jokowi/ Jkw 3 periode melalui pemilu 2024 diundur, adalah sebuah planning A atau rencana pertama. Dan sudah didrop oleh Jkw ( dibaca : oleh oligarki ), oleh sebab test water planning A. yang dilempar ke publik melalui beberapa orang menteri dan beberapa tokoh parpol selaku ketua umum, plus belakangan juga mendapat kerak atau sisa – sisa dukungan dari Bamsoet/ Ketua MPR RI dan La Nyalla Mattalitti / Ketua DPD RI.
Sebelum mendapat dukungan kedua tokoh legislatif tersebut, terjadi beberapa gejolak peristiwa politik yang mengiringi fenomena penolakan masyarakat bangsa ini, baik penolakan melalui beberapa polling, maupun dalam bentuk aksi – aksi massa atau demo menolak Jkw 3 periode, bahkan aksi penolakan dimaksud berimplikasi eksiden jatuhnya korban dalam bentuk materi, fisik maupun jiwa
Faktual, korban – korban ini disebabkan daripada akibat adanya aksi – aksi massa penolakan Jkw 3 periode, yang lalu menimbulkan beberapa peristiwa tragis, diantaranya pos pol pejompongan, Jakarta Pusat telah dibakar oleh massa, dan DR. Ade Armando menjadi korban aniaya secara eigenrichting atau oleh amuk massa, dan Dr. Ade Armando tubuhnya nyaris bugil, lalu hilangnya nyawa seorang anggota Polri di Kendari, Sulawesi Tenggara, disebabkan banyak menghirup zat beracun yang berasal dari tembakan asap, para aparat Polri saat mengamankan massa atau aksi demo mahasiswa di Kendari. Lalu diikuti laporan terhadap Luhut Binsar Panjaitan / LBP. MenMarVes, sebagai salah seorang penggagas undur pemilu berdasarkan big data ( ” bohong “) miliknya, yang isinya ‘ 110 juta rakyat Indonesia menginginkan Pemilu 2024 diundur, sehingga al hasil Jkw menjadi presiden 3 periode, dengan melanggar konstitusi dasar UUD. 1945, serta tanpa pemilu serta.
Selain peristiwa aksi penolakan, juga nyatanya sudah ada agenda Pemilu yang diumumkan oleh KPU dan Puan selaku Ketua DPR RI. perihal waktu, tanggal bulan dan tahun diselenggarakannya Pemilu Pilpres di 2024.
