Komunisme memiliki pengertian ideologi, filosofi, dan tindakan politik dengan tujuan utama menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial ( marxisme – Leninisme – Maoism ), yakni obsesi atau halusinasi mencapai sama rata dan sama rasa, adapun teori Montesque yang memang sejak ode lama diadopsi dan sudah digunakan sampai saat ini Jkw patahkan melalui contoh vonis MK. Yang memutuskan UU. Cipta Tenaga Kerja atau UU. Ciptaker yang ada pada UU. RI. No.11 Tahun 2020 adalah inkonstitusional, namun secara lisan dinyatakan olehnya, tetap berlaku dan akan tetap digunakan, lalu vonis inkonstitusional yang bersyarat 2 tahun wajib diperbaiki, sepertinya vonis a quo tidak punya kekuatan hukum, walau diantaranya ada yang direvisi, namun dibanjiri suara sinis publik melalui media publik karena nir akal sehat terkait perihal ketentuan *Ijasah Palsu tidak dikenakan sanksi* sementara vonis MK pun terdapat hal yng super ganjil, karena publik ketahui vonis MK. Sesuai UU. MK. UU. RI . No. 7 Tahun 2020 Jo.UU Tentang Perubahan ketiga UU. RI .No. 24 Tahun 2003. Adalah satu kali dan mengikat tanpa diberikan hak banding maupun kasasi, bagi para pihak ( pihak pemohon dan pihak terkait ) vonis putusan MK. identik bak undang – undang
Sesuai tujuannya, ciri-ciri negara penganut komunisme antara lain adalah tidak adanya kelas sosial, adanya kepemilikan bersama atas properti dan alat produksi, termasuk kekuasaan negara bersifat sentralistik, sehingga terlarang atau tidak adanya alat kontrol terhadap pemerintah. Dan didalam negara yang bersistem komunis, masyarakat diharamkan untuk mengkritik pemerintah yang berkuasa, serta pada pahamnya praktik sistim pemerintahan komunis melarang ada partai lain yang berbeda pemahaman dengan komunisme, maka alhasil pemerintahannya bersifat tangan besi terhadap perbedaan pola pikir atau pemahaman sistim ketatanegaraan yang digariskan adalah harus berkesesuaian kepada sistim yang dianut pemerintahan negara komunis.
Termasuk komunisme juga memiliki pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan yang menguasai sarana-sarana produksi dan hasilnya ” akan ” dibagikan sama rata sama rasa, tanpa ada jenjang atau kelas. Dan kepercayaan terhadap agama dan segala kegiatannya amat dibatasi oleh penguasa pemerintah.
