Oleh: Damai Hari Lubis, Pemerhati Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Realisasi daripada janji – janji Jokowi yang amat krusial dibeberapa sektor, nyata Gagal Total, diantaranya terkait Sektor Pembangunan Ekonomi ( ekonomic development), Pembangunan Mentalitas, Adab atau moral (morality development), serta law enforcement (penegakan hukum), maka semua janji – janji Jokowi tersebut nyata keblangsak.
Oleh sebab faktanya, janji Jokowi selaku Presiden RI. dibidang perekonomian yang Ia nyatakan dengan serius akan meroket nyatanya ” nyungsep. Faktanya justru sekonyong – sekonyong Ia mencanangkan kepada bangsa ini ( seolah ) gerakan moral melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang ( GNWU ) kepada negara.
Lalu sonder permisi harta Para Jamaah pemilik dana ONH. ( Ongkos Naik Haji ) yang tersimpan di Bank Pemerintah RI. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Wakil Presiden KH. Maruf Amin, ” sudah diembat oleh negara ” demi dan untuk memenuhi kebutuhan projek infrastruktur ( pembuatan jalan ).
Perihal dua diskresi politik ekonomi tersebut, sesungguhnya merupakan manifestasi kegagalan yang merupakan beban tanggung jawab & amanah konstitusi kepada dirinya selaku penguasa tertinggi pemerintah penyelenggara negara ( eksekutif ).
Belum lagi obsesinya yang buru – buru dilengkapi asas legalitas, UU. No. 3 Tahun 2022, Tentang Ibu Kota Negara, realisasinya hingga kini tidak progresif alias stagnan. Jokowi tidak ready dana taktis ( budget operasional ) pada kas negara, serta belum mendapat pinjaman ( lagi ) dari para konglomerat atau korporasi domestik maupun asing, serta belum ada sinyal terang bantuan utang akan datang dari negara sahabat rezim penguasa yakni Negara China ( RRC ), dan perlu dicatat pemerintahan dibawah Jokowi, telah disesaki timbunan utang yang hampir mencapai Rp. 8.000 Triliun, dan terkait agenda Projek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung, yang dimulai sejak Tahun 2016 yang dinyatakan ” akan selesai pada 2018 “, nyatanya ” terbengkalai “, lalu agenda Projek Rel Kereta Api ini, telah mengalami kenaikan pertambahan anggaran selain molor waktu, entah disebabkan kurang profesionalitas para tenaga ahli, atau diakibatkan adanya faktor bancakan terhadap anggaran oleh ” para tikus bangsat bangsa ” atau apakah kecurangan dari pihak kreditur Tiongkok / RRC. Yang menggunakan kecerobohan atau minimnya SDM. Atau kurangnya profesionalisme para tenaga ahli Indonesia ?
Dan terungkap budget Projek Rel Kereta Api a quo, selain anggaranya berasal dari RRC. ternyata selebihnya berasal dari dana legal atau ABPN. Maka fakta terungkap, bahwa Jokowi menambah jumlah kebohongan lagi, karena projek dinyatakan sebelumnya, ” tidak menggunakan APBN ” melainkan dana non budgeter. Bahkan ironis, pemerintahan RRC. Cikal bakal dari Dinasti Yuan, abad ke – 12 negara asal Kaisar Mongol, Kubilaikhan dan Jengiskhan, selaku kreditur, berani ” mendikte ” pemerintah RI. Sebagai jaminan pembayaran utang harus melalui APBN.
Kemudian tanpa henti, lagi – lagi Jokowi berusahan menambah janji, bahwa daerah yang berada pada garis kemiskinan ekstrim ditanah air, akan berada dibawah 0 % pada tahun 2024. Resiko janji yang akan menambah total kebohongan, mengingat dan mempertimbangkan kondisi utang dan situasi riil perekonomian dan perkembangan politik ekonomi kontemporer, tentu sebuah hal yang sulit.
Maka hal ini menunjukan Sungguh Jokowi Pemimpin yang Nir Rasa Malu dan Beresiko Hukum ” Tingkat Dewa”, jika Ia turun tahta secara permanen, lalu digantikan bukan oleh sosok kroninya . Disektor penegakan hukum, hubungannya berkaitan erat dengan sektor adab budaya dan moralitas. Karena hukum tanpa moral adalah sia – sia belaka, dan ini hal yang paling vital di negara – negara mana pun di dunia, terlebih Indonesia menyatakan didalam sistim Perundangan- undangan yang tertinggi UUD. 1945. sebagai negara rechstaat ( negara hukum ) bukan kekuasaan belaka ( machtstaat ). Namun ternyata penegakan hukum yang Jokowi janjikan saat Pilpres 2014 dan 2019, ” Tidak ada tempat untuk para koruptor ” , dan dirinya ” akan bertindak tegas terhadap para koruptor “, namun fakta dan bukti fenomena penegakan hukumnya ternyata tidak terealisasi alias sungsang. Sehingga dampak refresetasi yang dipersembahkan oleh Jokowi selaku pejabat puncak tertinggi eksekutif, berikut produk kwalitas hasil kerja para aparaturnya, sungguh amat memprihatinkan, karena banyak mempraktikkan pola Suka – Suka atau penegakan hukumnya menggunakan sistim tebang pilih.
Contoh, beberapa orang sosok atau tokoh publik yang secara Yuridis formil ( sistim hukum yang penguasa sendiri tetapkan ), didapati temuan, bahwa beberapa sosok oknum tersebut terpapar perilaku korupsi, dan sosok lainnya, diduga kuat sebagai pelaku delik umum, namun terhadap para sosok figur publik dimaksud, terjadi ” obstruksi hukum yang dilakukan oleh Jokowi, dengan bukti, bahwa para oknum terpapar tersebut kenyataannya malah dijadikan aparatur pejabat tinggi negara, ” serta mendapatkan kursi jabatan penting di Kabinet Indonesia Maju.
Sehingga prediksi dari banyak para aktivis dan masyarakat peduli dan pemerhati penegakan hukum, akibat puluhan temuan publik terhadap kebohongan publik atau kontrak sosial yang tidak sanggup Ia penuhi alias nihil, kemudian akhirnya berimplikasi perspektif negatif publik dalam bentuk tudingan atau keraguan publik terhadap dokumentasi asal usul gelar kesarjanaan S.1 yang Jokowi sandang, yang informasinya Jokowi lulusan tahun 1980, dari Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada/ UGM. Bahwa terhadap Titel strata satu, yang Ia gunakan sebagai persyaratan mengikuti kontestasi Pilkada Solo, Pilgub DKI dan Pilpres 2014, serta Pilpres 2019, ditengarai oleh publik merupakan gelar palsu. Dengan kata lain banyak publik menuding Jokowi adalah pengguna Ijasah palsu. Tudingan negatif ini terus berlanjut di banyak benak publik, lalu tertuang diberbagai media sosial. Walau Rektor UGM secara hukum sudah mengklarifikasi tudingan atau keraguan publik, melalui statemennya yang menyatakan ; ” Jokowi adalah benar alumnus fakultas Kehutanan UGM Tahun 1980 “.
Seandainya benar tudingan publik terbukti, maka fakta historis hukum ( lambat laun ), terhadap penggunaan ijasah palsu oleh Jokowi atau ijasah yang dipalsukan, Jokowi tentu terncam pidana, paling tidak terancam sanksi moral dengan sebutan ” Presiden RI. Tak Bermoral. Karena selain melanggar adab budaya bangsa ini, yang semestinya adab dan atau moralitas harus Ia jaga dan jantung tinggi. Karena adab kejujuran memang wajib dijunjung tinggi oleh orang yang memiliki jabatan dan martabat sebagai tokoh nasional atau pemimpin bangsa ini, serta kewajiban menjaga moralitas berlaku general, atau dalam luas lintas strata dan status sosial atau Lintas Sara.
Semua mesti menjaga adab, budaya dan mentalitas bangsa ini sesuai perintah agama masing – masing individu dan sebagai manifestasi moralitas bangsa sesuai falsafah Pancasila. Maka andai benar, selain melanggar moralitas, ( Tak Beradab) juga perbuatan inkonsitusional, karena selain penggunaan ijasah palsu adalah perilaku tercela, juga perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau perilaku kriminal. Dan indikasi perbuatan ini, jika terbukti kategori distorsi hukum, bukan role model yang memiliki nilai suri tauladan, sebaliknya wujud karakter yang antipati terhadap leadership atau mengkerdilkan atau memberangus jiwa dan sikap layaknya seorang pemimpin sebuah bangsa dan negara, dan tentunya selain melanggar falsafah Pancasila, juga melanggar good governance principles, representatif dan cerminan attitude kontra rule of law. Bahkan layak dinyatakan attitude kepribadian yang Jokowi miliki dan tujukan selama ini, ” terakumulasi sebagai pribadi yang ekstra kontra nalar sehat, atau jatidiri yang substantif kontradiktif terhadap nilai – nilai kejujuran, atau perilaku distorsi atau anti terhadap ilmu pengetahuan.
Maka realita dari gejala geo politik tanah air berikut diskursus politik yang ditampilkan oleh beberapa figur publik ( Pejabat Publik dan Tokoh Politisi ) termasuk para ilmuwan dan atau akademisi ( pemilik pola pikir ilmiah dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan ), namun kenyataannya anti nalar sehat alias menggunakan pola pikir sungsang, dikarenakan terus menerus mendukung dan atau membenarkan segala kebijakan dan perilaku Jokowi selaku Presiden dengan segala produk kebijakan yang dirinya lakukan, yang merupakan representatif sebagai seorang petugas yang melaksanakan perintah partai, jika demikian fenomena adanya akan mengecoh pertanggung jawaban hukum terhadap diri seorang presiden Jokowi kelak, jika merujuk hukum ketatanegaraan, namun tetap normatif menurut asas – asas teori hukum pidana, terkait pertanggungjawaban sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana!.
Maka mudah – mudahan pada pilpres tahun 2024, para ilmuwan, akademisi dan praktisi, kembali kejalan yang benar, sesuai tuntutan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan beralaskan pola pikir yang cerdas, berani serta ilmiah, dalam makna hakekat luas, berani bertindak ( dan berkata – kata ) semata – mata berdasarkan logika dan objektifitas, sehingga berdiri pada posisi yang proporsional, konsisten dan proporsional, berada pada posisi keberpihakan pada momentum pemilu pilpres 2024 untuk memilih Capres Anies Baswedan, bukan kepada bakal lawannya, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Disebabkan dari track record atau jejak digital terkait adab, moral dan dihubungkan dengan dinamika terkait diskursus politik yang bersentuhan dengan faktor penegakan hukum ( politik hukum ) rezim saat ini, kenyataannya banyak bertentangan dengan sistim hukum termasuk tidak seiring sejalan dengan metode atau pola pikir bangsa – bangsa abad modern utamanya peran hukum dan HAM yang sebenar dapat mudah ditemukan melalui adopsi dan unifikasi dari ” kitab yang berasal dari Tuhan “.
Alasan objektifitas tidak memilih Ganjar Pranowo sebagai sosok individu bakal Capres 2024. Publik boleh dan sah bahwa partai politik pendukung Ganjar adalah partai yang sama yang mengusung Jokowi untuk meraih Presiden 2014 dan 2019. Dan sebagai cerminan atau barometer bahwa Jokowi ” gagal ” atau mini hasil, dan atau riil nihil pertanggungjawaban dari berbagai obstruksi hukum dan atas puluhan kebohongan publik yang Ia Jokowi lakukan, termasuk kegagalan pada pembangunan ekonomi, moral dan atau politik, dan hukum, dan ketiadaan bentuk sanksi moral sesuai hirarkis sistim hukum, walau ada ketentuan secafa yuridis formal, yakni Tap MPR. RI No.6 Tahun 2001, Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Namun tidak pernah dicoba untuk digunakan oleh lembaga legislatif yang berwenang ( DPR RI dan MPR RI ), terhadap semua produk gagal kepemimpinan Jokowi, dalam pencapaian target kontrak sosial/ kontrak politik dari semua sektor pembangunan termasuk pembangunan mental, adab dan budaya yang kesemuanya menyangkut rendahnya kwalitas moralitas kepemimpinan bangsa, sebagai bagian dari morality development jika dihubungkan dengan puluhan kebohongan yang Ia, Jokowi sampaikan.
Dan model sosok Ganjar, setipe dengan Jokowi, dan Jokowi merupakan pendukung fanatisme Ganjar untuk dijadikan Capres di 2024. Jelasnya antara keduanya Ganjar dan Jokowi berupa ; ” seringgit dua kupang “, selain garis politik mereka paralel, dan dukungan Jokowi kepada Ganjar sudah terbuka secara eksplisit ( transparansi ) full support kepada Ganjar. Hal dukungan penuh ini ini dikemas oleh Jokowi dengan kalimat satir melalui majas penegasan ; ” calon pemimpin itu yang rambutnya uban, putih semua, karena kebanyakan mikirin rakyatnya “.
Maka tentunya secara kebijakan politik, Ganjar selain berangkat dari garis titik organisasi politik yang sama dengan Jokowi dan gagal kwalitas produk dari selaku pemimpin, serta banyak bohong, maka program atau agenda yang telah dirintis oleh Jokowi, dimasa kepemimpinannya, ( yang kini nyata terpuruk dan kebelangsak), akan dilanjutkan oleh Ganjar melalui metode agenda yang sama – sama tidak jelas arah, namun letak kesamaannya adalah pola mendapatkan simpati rakyat bangsa melalui diskursus politik yang dilakukan oleh Ganjar, nampak identik dengan yang sudah empirik Jokowi lakukan, yakni sekedar pola ” pencitraan ” bukan kwalitas karya gemilang. Terbukti oleh rekan sesama partainya, Tri Media Panjaitan melalui pernyataannya disebuah stasiun TV. ; ” tidak ada hasil yang Ganjar yang patut dibanggakan selaku pejabat gubernur Jawa Tengah, yang ada hanya pencitraan sebagai bintang tik tok, bahkan propinsi Jawa Tengah berada pada salah satu propinsi pada posisi termiskin di republik ini “.
Hal sesuatu yang sama, sesuai data empirik, bukan apriori, Ganjar yang gagal membangun propinsi Jawa Tengah akan sulit mencapai hakekat tujuan membangun negara, seluas sabang sampai Merauke yang area fisik maupun tugas pokok fungsi atau tanggung jawabnya tentu lebih berat untuk mencapai harapan konstitusi dasar tertinggi negara RI. Yakni sesuai amanah UUD.1945. Bahwa pemerintah penyelenggara negara dibebankan tanggung jawab untuk menciptakan rakyat yang adil, dan makmur serta sejahtera. Dan latar belakang Ganjar pun sebagai sosok pejabat ada temuan hukum terpapar korupsi bersama Puan Maharani dalam kasus proyek e Ktp, menurut Terdakwa Setya Novanto yang kini sudah menjadi terpidana , dan Ganjar memiliki ciri anti moralitas atau adab yang anti Pancasila khususnya pada nilai pada sila ke – dua Manusia Indonesia ” Yang Harus Beradab “, karena tidak anti pada film porno.
Lalu bagaimana dengan bakal Capres Prabowo. Jika Ia ngotot dan tetap maju, walau Jokowi sudah jelas mengkhianati dirinya dan akan berdampak hijrahnya partai- partai yang sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra ( Prabowo ), yang cenderung akan lari ke pelukan Jokowi yang identik memberi dukungan suara partainya kepada Ganjar.
Selain jejak digital membuktikan, bahwa sosok Prabowo merupakan ” tipikal pemimpin labil ( inkonsisten )”. Ilustrasinya adalah, Jokowi yang nyata sebagai tokoh eks rival dirinya dalam dua kali kontestan Pemilu Pilpres, selain Ia kritisi program dan atau pelaksanaan praktek agenda politik dan ekonomi kontemporer Jokowi, menurutnya akan membahayakan ketahanan bangsa dan perenomian negara dari musuh asing. Namun nyatanya, dalam derap langkah politiknya dirinya, ( Prabowo ), justru malah berstatus abdi setia Jokowi dalam Kabinet
Indonesia Maju, dan tidak ada perubahan yang signifikan dirasakan bangsa ini sejak Prabowo memutuskan bergabung atau berkoalisi dengan mendukung, secara frontal kepada Jokowi. Lalu sesuai fakta, agenda yang dilaksanakan olehnya selaku Menteri Pertahanan atau pembantu presiden Jokowi di kabinet Indonesia Maju, sebuah program yang dikenal sebagai ” membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) “, dicemooh oleh publik, selain dianggap overlapping sebagai Menhan, namun ekspansi kepada tupoksi daripada ” gawe ” Kementerian Pertanian, ternyata hasilnya pun menurut informasi dari media massa sosial yang publis, publik dapatkan hasilnya nol prestasi atau merugi atau setidaknya stag.
Dan terhadap kadar mentalitas Prabowo, masih terekam jelas pada ingatan publik, kala dirinya mengkritisi kebijakan politik presiden Jokowi pada kurun waktu periode 2014 – 2019, nampak Prabowob” seperti mengalami psikologis kepribadian yang labil ” ( labilitas emosional )” , gejala psikologis ini terlihat ketika Prabowo melampiaskan emosi yang meledak – ledak, Ia marah – marah di podium arena debat capres 2019, sambil gebrak-gebrak meja. Namun nyatanya Prabowo, menerima tawaran menjadi pembantu Jokowi, dan cukup tidak terlalu lama, langsung saja dalam beberapa beberapa momentum Ia mempublikasi statemen, yang narasi materinya bermuatan layaknya ” seorang karyawan mencari muka kepada atasannya “, diantaranya Prabowo mengatakan dirinya berani ; ” Angkat sumpah, Jokowi is on right track, ‘ siap melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi, ternyata level kecerdasan Jokowi satu digit diatas dirinya, Jokowi tipikal pekerja keras dan tulus ikhlas, andai dirinya jadi presiden, akan membuat kabinet yang sama ‘ dengan Kabinet yang dibentuk oleh Jokowi “. Dan lain – lain sanjungan dirinya terhadap Jokowi, tanpa indahkan asas asas akuntabilitas dan asas objektifitas, tidak merujuk asas kredibilitas, karena tidak realistis, atau tidak sesuai bukti yang nyata – nyata bertolak belakang dengan sikon yang melanda sistim dan keberadaan perekonomian berikut utang negara yang melambung tinggi, termasuk mengenyampingkan sektor penegakan hukum yang dilakukan rezim kontemporer yang tidak profesional, tidak proporsional, sehingga tidak berkepastian hukum ( rechmatigheit ) dan jauh dari rasa keadilan ( gerechtigheid ) bagi bangsa ini, bahkan sungsang dan ” berirama suka – suka “, selain puluhan kebohongan publik yang Jokowi lakukan. Lalu tokoh ” labil ” ini, nyatanya ditinggalkan oleh Jokowi, yang sebelumnya seolah mendukung dirinya, namun ternyata pindahkan dukungan kepada Ganjar, dengan alasan Jokowi cukup masuk akal, demi kepatuhan dan rasa hormat terhadap keputusan internal partai ” bahwa dirinya terpaksa beralih mendukung Ganjar karena keputusan partai, ‘ karena dirinya ‘ hanya sebagai seorang petugas partai “.
Namun Prabowo yang punya emosi labil, nyata sampai saat ini seperti tidak mempermasalahkan peristiwa dimaksud, dan tidak ada penyesalan daripada rekan Ketum Partai yang berkoalisi denganya , dengan bukti dirinya tetap setia menjadi pembantu Jokowi, walau ” sudah dikhianati dan terhinakan oleh Jokowi selaku tuannya “.
Massa pendukung Anies Baswedan, untuk dapat mengalahkan suara, utamanya konstituen Ganjar dan atau PDIP. , maka akan dapat terealisir, jika seluruh atau mayoritas komponen masyarakat mengetahui jejak latar belakang / track record pada kandidat capres 2024. Lalu membandingkannya, atau setidaknya mayoritas masyarakat bangsa ini ( Lintas Sara ), memiliki pola yang sama dengan menggunakan panca indera 3 D. Yaitu:
- Dapat menggunakan Mata untuk Melihat ;
- Dapat Menggunakan Telinganya untuk Mendengar, dan atau;
- Dapat menggunakan nalar sederhananya dengan membandingkan Keberhasilan dari Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, lalu melihat Track Record Prabowo saat militer, serta perilakunya terhadap Para Ulama yang turut mengusungnya melalui rekomendasi menuju pilpres 2019, termasuk attitude Prabowo terhadap kelompok Emak – Emak yang totalitas memberi dukungan dengan rata – rata rela berkorban baik secara fisik, moril maupun materil, dan membandingkan sisi mentalitas terkait adab budaya termasuk daripada tingkat kesadaran beragama dari ketiga ( 3 ) para calon, sebagai ketiganya merupakan ummat muslim.
Maka tentunya Anies Baswedan akan menang dalam pilpres 2024, jika kelompok kategori 3 D. Menggunakan 3 panca inderanya yang mereka miliki, cukup dengan nalar sehat tidak butuh kecerdasan dengan pendidikan tinggi mirip perilaku cendikiawan dan atau kaum intelektual, dengan metode sederhana asalkan 3 D. Dikuasai atau minimal memiliki 1 D. Diantara 3 D. Yakni, dapat dan mau menggunakan nalar sederhananya membandingkan jejak perjalanan hidup, attitude atau adab dan perilaku, serta karya dari ketiga ( ke – 3 ) orang bakal calon presiden di tahun 2024. Cukup.
Karena pola perbandingan, atau membandingkan amat simpel dan sederhana, cukup dengan cara diam – diam serta sabar, teliti perlahan – lahan dalam mengamati jejak perjalanan karier atau track record seorang Anies Baswedan dari info apapun buktinya, baik dari orang perorang, atau dari kelompok masyarakat atau mendengarkan wawancara dari ketiga ( 3 ) orang para bakal calon presiden, salah satunya infon akurat adalah:
Pertama :
Anies Baswedan eks Menteri Pendidikan RI. Dikenal jujur anti korupsi, dan santer program dari dirinya akan membenahi penggunaan produk ijasah palsu dan menambah pelajaran agama di sekolah – sekolah ( dunia pendidikan ). Namun ternyata Anies dipecat, tidak jelas oleh publik, apa alasan Jokowi memecat Anies, akan tetapi yang jelas, tanpa ada hal – hal negatif dan atau penyimpangan yang Anies lakukan ;
Kedua :
Anies sukses dalam uji warga masyarakat DKI. Ibukota Negara RI. Sehingga kelulusan sebagai Gubernur DKI. memiliki hubungan kausalitas atau sebab dan akibat kelulusan Uji Tingkat Nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat dunia Internasional, dengan bukti imperik dari hasil pembangunan yang Ia lakukan terhadap ibukota negara ini DKI. Jakarta diibaratkan sebuah raport atau ijasah asli, adalah nilai ” kumlot ” ( bernilai sempurna ukuran kecerdasan ummat manusia, atau dan boleh atau wajar diberikan simpati & kehormatan untuk mendapatkan kursi mahal demi Bangsa & Negara Kedepan )
Berlawanan dengan Ganjar dan Prabowo, Anies tidak pernah menyatakan Jokowi sukses, dan emoh akan melanjutkan gaya kepemimpinan Jokowi, terkecali program yang baik bagi bangsa ini. Anies tidak pernah memberikan sanjungan seperti rayuan pohon kelapa , yang membuat Jokowi semakin tidur dan terlelap dan tercela dimata banyak anak bangsa. KOTA JAKARTA ADALAH KOTA TERMAJU DI INDONESIA.
Dan terakhir, Anies tidak pernah kontra atau ” membuat sakit dan menyakitkan hati para ulama dan para tokoh ulama, sekalipun eks pendukungnya, bahkan Anies tidak pernah membalas kepada orang atau individu – individu maupun kelompok yang memfitnahnya ” dan Anies tidak pernah membuat marah, ” tangisan ” atau rasa kecewa dan menyakitkan tulang rusuk dan hati ” sebuah kelompok Emak Emak. Namun Anies berani berlaku objektif dan cukup tegas melawan kepada rezim yang menyudutkannya, dan mengintimidasinya tanpa alasan hukum dan moral. Hal ” perlawanan terhadap rezim atau antek rezim ” ini sudah berulang Ia tunjukan dan Ia lakukan dengan adab dan moralitas serta sportifitas tinggi. Dan Anies Sang Capres sesuai de facto mayoritas, akan dikriminilasi oleh kelompok hantu, tanpa salah dan culfa atau lalai
Maka Pola atau Bentuk atau Cara 3 D. Atau setidaknya 1 D. Akan menerbitkan serta melahirkan mobilitas tinggi dari pendukung kepada calon pendukung, minus selain yang ” buta tuli, seperti kaum atau kelompok yang sengaja menutup pintu dan hati walau sinar terang terlihat menembus relung hati dan telah sampai serta singgah pada nalar cerdas yang mereka miliki. Selebihnya masyarakat umum pengguna 3 D. Atau 1 D. akan bergelombang serta bergandengan tangan mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden RI. Dan alasan mereka yang berduyun memberi dukungan kepada sosok Anies Rasyid Baswedan pun cukup sederhana, tidak butuh argumentasi ilmiah, cukup ” melalui jejak dan langkah kehidupan yang ingin Pembaruan disegal sistim yang punya nilai buruk dan akan tetap pertahankan atau melanjutkan agenda atau sistim yang baik “. Demi kerukunan ummat beragama, masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri elok nan gemah ripah loh jinawi. (Ade)
