Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – Peristiwa hukum yang ditayangkan oleh KPK merupakan nuansa gertak sambal terhadap sosok Megawati, dalam wujud pemanggilan kepada Hasto (Senin, 10 Juni 2024) dengan menggunakan atribut payung hukum super body KPK, disertai pola Sita Hand Phone.
Sehingga gambaran yang didapat, dengan metode pemanggilan yang diterapkan oleh KPK ini, cenderung lebih menonjol kegiatan sisi politik praktisnya, daripada unsur hukumnya, justru panggilan terhadap Hasto oleh KPK memiliki indikasi kuat sebagai bukti KPK selaku lembaga penegakan hukum ditunggangi rezim penguasa atau mendapat support dari politik kekuasaan.
Indikatornya, KPK begitu berani memanggil Hasto Sekjen PDIP setelah petugas partainya hengkang atau tepatnya “berkhianat versi partai wong cilik,” dan kebetulan kini kaum wong ciliknya, sudah tidak efektif, punah suara dan minim gerakan radikal dari sebelum- sebelumnya. Bahkan intelektualisnya pun mulai kempis, sampai-sampai “musuh bebuyutan politik” Anies Baswedan pun mereka lirik untuk pilkada DKI Jakarta.
Harun Masiku Alat Bargaining Hukum Stakeholder Rezim
Bisa jadi awalnya, dibelakang pemanggilan, berasal dari keluhan dan teriakan Harun Masiku dari tempat persembunyiannya yang disembunyikan oleh penyembunyinya, dan ternyata Masiku gak tahu, entah sampai kapan dirinya disembunyikan.
Awalnya memang, Masiku serakah ingin melompati kepala rekan seperjuangannya, lalu menduduki kursi jatah rekan yang lebih banyak suaranya saat electoral pileg 2019. Namun ditengarai seizin Hasto dan Mega, yang berimplikasi hukum adanya praktek money politics yang melibatkan Komisioner Wahyu Setiawan, lalu Wahyu teriak secara verbal dalam BAP dan teriak sungguhan di pengadilan Tipikor.
Seiring BAP dibuat KPK terhadap Wahyu Setiawan, buru-buru Harun Masiku “dikaburkan/ disembunyikan, entah oleh siapa dan dimana.
Terkait KPK. kalau publik masih setia kepada filosofis Bung Karno, “Jasmerah” tentu ingat, KPK pada Mei 2022 minta bantuan kepada masyarakat bangsa ini mencari Harun. Namun warna KPK kontradiktif saat ini, KPK bernyali, sudah mulai berani unjuk “tarif/ taringnya”, KPK tidak butuh bantuan masyarakat lagi.
Jasmerah, pra pemilu setelah dimulainya perpecahan antara kubu Megawati dengan Jokowi selaku petugas partai, KPK pada Desember 2023 pernah “mengancam” dengan sinyal merah kepada Hasto Cs. Agar jangan “merusak marwah dan hasil kinerja eks petugas partai,”. Ancaman KPK berupa sampel dengan metode mem BAP. Wahyu Setiawan eks anggota KPU. RI Jo. Perkara Masiku yang ditengarai melibatkan Hasto dan Megawati selaku petinggi tertinggi partai PDIP.
Namun ternyata panggilan KPK. terhadap Wahyu Setiawan, justru berbalas dari Hasto Sekjen Partai PDIP dengan mengeluarkan statemen: “Apakah dengan memindahkan Ibu Kota, Kita menjadi hebat? Dan Hasto menilai cara pemerintahan Jokowi yang terlalu fokus menarik investor agar mau menanamkan modal tak lebih sama yang dilakukan Belanda dulu.
Tentunya ini adalah bentuk hujatan kepada projek IKN karya impian Jokowi, (Karya diluar janji kampanyenya pada pilpres 2014). Dan penyataan hujatan Hasto membuat guncangan keras kepada projek program IKN, dan pernyataan hujatan Hasto kepada IKN dianggap oleh Jokowi tentunya kuat dugaan atas dasar persetujuan Megawati, selaku Ketum Partai. Maka panggilan KPK terhadap Wahyu Setiawan, terkait Masiku (dan Hasto), nyatanya keduanya Sekjen dan Ketum, tidak menampakan rasa takut.
Mungkin bisa jadi, selain Hasto merasa gak ada hubungannya dengan pemanggilan KPK terhadap Wahyu juga, saat itu pemanggilan Wahyu oleh KPK pada bulan Desember 2023, masih ada cita PDIP. dengan bayang-bayang kemenangan Pilpres kelak di bulan Februari 2024 melalui jagoannya, pasangan pilpres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Februari 2024.
Setelah KPK memiliki kejelasan hasil pilpres 2024 yang dianggap banyak publik sebagai “sampah rekapitulasi dari sirekap bodong KPU.”
Lalu nampak ada gelagat kuat perlawanan dari Hasto dan Mega oleh KPK. namun oleh sebab putusan MK pada sengketa Pemilu Pilpres/ SHPU 2024 menyatakan Pasangan Pilpres Nomor 02 Prabowo-Gibran hasil rekapitulasi termohon KPU adalah sah serta putusan final and binding. Maka KPK. tambah bernyali, hasil cawe-cawe Jokowi kepada 02 berhasil menangkan pilpres 2024. Hasto pun dipanggil kembali oleh KPK. Pada Senin, 10 Juni 2024 termasuk menahan HP. milik Hasto yang sedang berada ditangan ajudannya, tanpa indahkan HAM dan UU. Perlindungan Data Pribadi, disita KPK.
Kemudian KPK. Kemarin, Selasa, 11 Juni 2024 mengancam “(kepada Mega via Hasto)” KPK akan menangkap Harun Masiku, dalam waktu satu minggu.”
Oleh karenanya, dengan statemen ancaman KPK jika dikomper lalu dihubungkan dengan perspektif tanggung jawab dan kewenangan KPK. Maka logika hukumnya adalah, bahwa, KPK gak perlu gambar-gembor mengancam siapa pun, karena menangkap tersangka/ TSK koruptor, memang tupoksi KPK. KPK harus presisi, tiba-tiba dan diam-diam menangkap TSK.
Malah, indikator statemen ancaman dari KPK ini, justru menunjukan KPK sengaja mempublish di media bakal ada penangkapan Masiku oleh mereka dalam waktu ditentukan seminggu, maka perspektif logikanya, jika “dalam kondisi normal,” tentu hal yang high risk, karena Masiku pelaku delik akan pindah lokasi, melarikan diri ?
Maka konklusi daripada fenomena hukum berbalut politik dan kekuasan, yang berupa pemanggilan KPK terhadap Hasto dan sita HP, kemudian mempublish ancaman, akan tangkap Masiku “dalam waktu seminggu,” amat mudah dibaca arahnya, dan tidak mustahil KPK atau utusannya, sudah bertemu 4 mata atau 6 mata atau 8 mata dengan Harun Masiku dan mungkin saja Masiku sudah berada pada lokus KPK lines.
Sehingga, semakin jelas ada benang merah, politik-hukum yang sebenarnya bermaksud menyeret serta Megawati sang pemilik partai wong cilik, selaku Ketum PDIP karena ada kausalitas berawal gratifikasi dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan atas tuduhan menerima gratifikasi dan terbukti Wahyu divonis selama 6 tahun penjara, dan KPK pasti telah memiliki alat bukti tanda tangan pengesahan dari sekjen-ketum organisasi partai PDIP.
Maka inilah sebagai bukti KPK berpolitik praktis dan pesanan entah dari siapa, namun “prediksi subjek hukumnya sama, dia – dia juga stake holder” yang saat ini sedang stress berat, karena dirundung bakal banyak peristiwa tanggung jawab dusta hukum yang Dia tabur sebelumnya, termasuk melawan temuan tuduhan publik, bahwa dirinya nir moralitas karena menggunakan ijasah palsu S.1 dari UGM “.
Dan Masiku memang butuh kembali ke negaranya, kadung apapun yang bakal terjadi daripada tak jelas kehidupannya dan selalu dikejar bayang-bayang ketakutan, maka Masiku siap tampil simbiosis mutualisme, sekalipun dia dijadikan tameng bargaining dengan rezim politik kekuasaan.
Latarbelakang Jokowi Khianati Megawati dan PDIP.
Flashback, mengapa Jokowi melakukan penghianatan selaku petugas partai, lalu mengapa KPK dapat dituduh bermain politik praktis serta ditunggangi dalam pemenuhan tupoksinya terkait kasus pure hukum tentang delik gratifikasi Harun Masiku dan eks komisioner KPU. Wahyu Setiawan ? Dimana letak benang merah politik hukumnya tehadap Hasto dan Megawati ?
Tentunya kronologis peristiwa hukum dan politik yang ada yang akan terbaca didalam beberapa penggalan alinea dari artikel ini, lalu dapat menjadi ilustrasi historis pengkhianatan yang mendekati estimasi faktual. Selanjutnya ;
1. Bahwa ada kumulasi peristiwa internal dalam tubuh PDIP. diantaranya ada erat hubungannya dengan wacana beberapa pembantu kabinet, agar Jokowi menjabat presiden selama 3/ tiga periode. Namun ditolak mentah mentah oleh empunya partai, Ketum Partai PDIP. Megawati, karena melanggar konsitusi;
2. Lalu, sang majikan partai pun pada hari pertama ramadhan pada tahun 2023 menitahkan atas nama partai menugaskan Ganjar Pranowo, sebagai anggota dan petugas partai yang bakal menjadi bakal calon Presiden RI untuk pilpres 2024. Jasmerah, pengumuman resmi partai ini di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Dan dihadiri langsung oleh Jokowi.
3. Setelah pengumuman Batu Tulis, Bogor, Jokowi nampak sumringah, sekembalinya, hari itu juga, Jokowi mengajak Ganjar bersamanya ke Solo, Surakarta, naik pesawat kepresidenan. Pastinya Publik tidak boleh menuduh ada pembicaraan khusus 4 mata antara Jokowi dan Ganjar, tentang adakah usulan dari Jokowi sebagai win-win solution, dikarenakan presiden 3 (tiga) periode ditolak, “lalu menyampaikan melalui Ganjar” untuk menjadikan Gibran putranya sebagai wapres Ganjar ? Ternyata jika ada niatan barteran politik ala mafioso, selesai sudah, faktanya tertolak ;
Yah wes lah ada pilihan cantik, dengan dimulai mesin politik PDIP. Budiman Sudjatmiko, yang berbasis sosialisme, ahli strategi politik UU. Desa (wong cilik ala proletarian) yang lebih dulu hijrah ke Prabowo eks seterunya saat menjadi aktivis. Tak lama Jokowi pun seolah mengikuti Budiman dengan cara menggeser ke basis Prabowo, Menhan anak buahnya di kabinet Indonesia Maju.
Kemudian, nampak jelas ada gejala-gejala kegelisahan prabowo, pada hari diumumkannya Ganjar menjadi bakal Capres di Batu Tulis, karena nyata Prabowo dengan pesawat yang berbeda langsung terbang ke Solo dan bertemu dengan Jokowi serta Gibran, dan nampak setelahnya Prabowo semakin ndoro kepada Jokowi dan ketat menempel Jokowi, termasuk dengan berbagai bentuk puji-pujian kepada diri Jokowi, yang nampak tak masuk akal. Sehingga kegalauan dan keresahan Prabowo terbaca oleh pengamat hukum dan politik, lalu Jasmerah ada artikel setelah 5 hari, Iedul Fitri 2023 yang inti narasi materinya, “andai Prabowo mau menang pilpres harus berpasangan dengan Iriana Jokowi atau Gibran”. Padahal saat itu 26 April 2023, Gibran tak cocok usia sesuai persyaratan PKPU untuk mendaftar peserta bakal capres/ wapres di KPU.
Pendek cerita, Jokowi bermodalkan bantuan barter politik dan hukum serta cawe-cawe, dan melalui jalur sang Adik semenda di MK. yang lama memang sepertinya sudah Ia persiapkan sebagai back up hukum, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan hasilnya sesuai data empirik, walau Gibran tersandung kendala putusan MKMK. Namun para Cs. Jokowi di KPU tetap welcome, “selamat datang dan nyaman.”
Kini sang tokoh bangsa Megawati, eks induk semang sudah kobarkan perang, dalam bentuk pernyataan, dirinya oposan kepada sang petugas partai yang jabatannya RI.1 juga kepada bakal pemerintahan ke depan. Ucap kata, jika menggunakan satire, marahnya eks induk semang kepada Jokowi, ibarat ditempelkan termometer ke tubuh tokoh bangsa ini, jarum termometer bisa jadi menunjukan suhu derajat yang lebih panas kepada Jokowi dibanding kepada SBY.
Tapera & Beban IKN
Narasi Hasto yang substansial menyangkut hujatan kepada IKN, tentu dari “kacamata alibi politik,” akan memperkuat imbas kekisruhan politik dan kekuasaan dan kekuatan Jokowi, lalu berimplikasi mundurnya kepala otoritas IKN dan wakilnya, sehingga bertambah kuatnya prediksi politik dari penulis sebagai pengamat, nampak ada indikasi, “Prabowo bakal Presiden RI.mulai ogah-ogahan mendukung projek IKN”, sehingga mesti diajak paksa oleh Jokowi yang lalu prematur mengumumkan, “bahwa mereka berdua, akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus di IKN” dan membagi tugas untuk upacara di Jakarta akan dihadiri Wapres Makruf Amin dan bakal capres Gibran Bin Joko Widodo. Ini seolah sebagai tanda Prabowo tetap setia kepada dirinya dan kepada program IKN.
Bagi pengamat politik, ini justru semakin menunjukan kejelasan tanda-tanda pemaksaan oleh Jokowi yang tekena gejala-gejala power syndrome, dan rasa takut eksistensi sinyal warna warni TAPERA/ Tabungan Perumahan Rakyat, yang indikasinya “mulai redup melalui sinyal statemen keberatan dari Prabowo,” kemudian diikuti kekhawatiran Jokowi dirinya akan ditinggalkan Prabowo pasca sertijab 20 Oktober ? Sehingga Jokowi butuh pengakuan publik untuk menepis, melalui demo atraksional politik picisan (mudah terbaca), melalui langkah politik penetrasi kepada Prabowo, agar tetap mendukung program (mercusuar) IKN yang tak populer.
Selainnya banyak ekonom berprediksi, bahwa program IKN bakal keblangsak, dikuti suara rakyat yang banyak berharap kepada Prabowo akan menolak atau menangguhkan projek IKN untuk sementara, menyusul keberatannya terhadap TAPERA.
Dan nyata terawang perekonomian negara saat ini dan ke depan, tidak meroket, dan garis kemiskinan ekstrim yang bakal 0 % di tahun 2024 tidak sesuai dengan janji-janji Jokowi, maka terlebih jika dihubungkan dengan kinerja Prabowo tentu Prabowo sebagai RI. bakal kesulitan, menyelesaikan program IKN yang butuh utangan tak henti.
Jika sampai finishing, tentu menjadi beban perekonomian negara, selain tak jelas juntrungan arahnya. Lalu berdampak kinerja yang sepele kebutuhan rakyat pun akan terbengkalai, termasuk program makan siang gratis yang sudah menjadi kontrak sosial politik, yang kini sudah dirubah menjadi sarapan pagi gratis, dan juga dalam kondisi kebingungan program minum susu sapi yang akan diubah sumbernya dari tetek sapi ke kacang kedelai atau jenis nabati lainnya.
Dan program besar milik Prabowo sendiri pun yang belum disampaikan, diyakini pasti ada, prinsip seorang Prabowo tentunya untuk menjadi seorang presiden yang tertunda selama dua kali (10 Tahun), pasti punya gagasan besar tuk negara ini, bukan demi jabatan RI.1 sekedar mengerjakan residu karya Jokowi yang sulit berlanjut, dan absurd tuk sekedar didaur ulang.
Tentu saja Problematika politik ini, membuat pening Jokowi lalu mentok ke level power syndrome-nya.
Maka kembali teriakan Histeris Harun Masiku bagai diam-diam namun bargaining kepada sebuah kekuatan, dan bakal berbuah ancaman yang dipresentasikan sebagai wujud “teriakan keras berisi tudingan berikut data disertai banyak bukti-bukti dan kualitatif” dan bakal dipersembahkan dihadapan pers luar negeri/ dan domestik melalui tanah lapang publik, atau “pulangkan dirinya segera ke tanah air secara aman tanpa hujatan beserta segala bentuk intimidasi” berikut selesaikan tuntas kasusnya dengan pola ex aequo et bono, atau hukuman untuk dirinya dikenakan seringan-ringannya, hukuman yang cukup sekedar formalitas, atau kamuflase hukuman. Karena dirinya sudah cukup menderita sama dengan dipenjara sekian lama. Dan yang sebenarnya “dia pun dilarikan bukan melarikan diri, bukan tak bisa ditangkap, ‘bahkan bisa jadi selalu say hallo serta calling-callingan’ yang bukti-bukti ada terdapat di sebuah Handphone”.
Maka ketika satu paket, andai Mega dan Hasto kalah gertak, atau ketemu solusi dalam wujud nice politics, sambil waktu yang bergulir, ke arah jam 20 Oktober 2024. Kemudian ada fakta Jokowi berhasil dimediasi oleh “makelar politik KPK.” melalui Hasto dan atau Mega yang re-statemen, yang intinya, memberi dukungan mereka (PDIP) kepada program projek IKN. Maka mutatis mutandis, meng-anulir pernyataan Hasto pra panggilan KPK. yang sempat “berteriak sampai urat lehernya kelihatan” yang narasinya menyengat ubun-ubun sang presiden yang gagal wacana 3/ tiga periode, seperti kata Hasto yang sebelumnya mendukung gagasan program IKN namun berbalik menghujat, yang isi statemennya jika dimaknai secara etimologi; “memangnya hebat kalau bangun IKN ? atau kira-kira analoginya, : “IKN bukan sesuatu prestisius, sama sekali bukan prestasi, gak ada hebatnya !”.
Maka andai ada lahir re-statemen dukungan kembal kepada IKN, polemik eks ketum Partai PDIP dan Sekjennya terhadap eks petugas partai, akan mereda, ditutup dengan adegan berpelukan mirip bocah film kartun, teletubbies. Lalu agenda ancam mengancam dengan “memperalat KPK” pun selesai.
Selebihnya melihat geologi politik kontemporer, amat tak mungkin KPK berani beresiko menahan Mega dan Hasto, secara bersamaan ke dalam sel KPK.
Kesimpulan/ Penutup
Sebaliknya apa yang bakal menjadi diskresi Prabowo Presiden RI. Hal terkait Harun Masiku dan penghianatan Jokowi terhadap Megawati atau PDIP andai tak terjadi perdamaian dan KPK nekad akan melanjutkan perkara sesuai tupoksinya sebagai lembaga anti rasuah ?
Diyakini, Prabowo tentunya menerima apa baiknya, oleh sebab konflik politik dan individu-individu yang berkonflik itu berasal dari internal sebuah partai yang sama (PDIP). Dan selebihnya merupakan ranah hukum.
Artinya, kebijakan politik yang bakal diambil kelak sebagai Presiden RI “jika permusuhan berlanjut antara Jokowi dan Gibran versus Megawati dan Hasto serta pihak ketiga Harun Masuki, lalu dihubungkan dengan peristiwa, dan eksistensi KPK yang menyangkut domain hukumnya, termasuk kepada pihak manapun yang terlibat, Prabowo tak akan ambil pusing. Terlebih terhadap Jokowi yang banyak terbelit dusta termasuk teka- teki ijasah. Maka Prabowo bakal elegen, terhadap peristiwa yang melibatkan Jokowi, Hasto dan Mega serta Harun Masiku, akan Ia sisihkan, lalu menyerahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prabowo bakal berlaku tegas, walau disebelahnya ada anak kandung Jokowi sekalipun.
Dampak positifnya, jika Prabowo bertindak elegan dan objektif terhadap Jokowi utamanya, justru bakal menarik dan dibanjiri simpati dari sahabat lamanya di pilpres 2019, yang lalu kemudian para sahabat lama akan memberi dukungan sebagai pengganti Jokowi dan “para antek-anteknya”, bahkan sudah banyak yang lebih dulu berada disisi Prabowo, atau yang sudah ucapkan goodbye Jokowi.
Rabu, 13 Juni dini hari 01.15.
Refrensi Berita terkait artikel :
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/15511171/eks-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-divonis-6-tahun-penjara
https://www.liputan6.com/news/read/5613601/hasto-pdip-singgung-ikn-apakah-dengan-memindahkan-ibu-kota-kita-menjadi-hebat
https://news.detik.com/berita/d-7382787/hasto-kristiyanto-diperiksa-kpk-terkait-harun-masiku-hari-ini
https://nasional.kompas.com/read/2024/06/12/08351901/serangan-balik-hasto-pdi-p-setelah-ponsel-disita-laporkan-penyidik-kpk-ke
https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/18303611/kpk-panggil-eks-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-terkait-kasus-harun-masiku.
(Zs/NRS)
