KNews.id – Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan hasil hitung cepat hasil Pemilihan Presiden 2024 dibandingkan dua pasangan lain; Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Salah satu keunggulan bisa dilihat dari hasil quick count Litbang Kompas dengan update Rabu (14/2) pukul 21.21 WIB. Dengan 88,45 persen suara yang masuk, Prabowo-Gibran memperoleh suara 58,73 persen.
Sedangkan, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 25,10 persen suara, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,17 persen.
Hasil itu hampir mirip dengan rekapitulasi suara (real count) Pilpres 2024 yang dilakukan KPU. Hingga Kamis (15/2) pukul 04.00 WIB, hasil real count KPU menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul atas Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Perolehan suara sementara Prabowo-Gibran kini sebesar 11.175.522 atau 55,95 persen.
Sementara itu perolehan suara Anies-Muhaimin berada di angka 4.899.030 atau 24,53 persen. Sementara Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara 3.898.701 atau 19,52 persen.
Kalau misal hasil itu stabil dan tak berubah, maka Prabowo-Gibran berpotensi menjadi pemenang Pilpres 2024 dan akan menggantikan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Nah kalau itu benar, ada baiknya kita mengingat lagi janji Prabowo-Gibran, terutama di bidang ekonomi. Apa saja? Pasangan capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusung delapan program yang akan digarap paling cepat jika terpilih di Pilpres 2024.
Menurut Prabowo-Gibran dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh presiden dan wakil presiden.
Dari 8 program tersebut terdapat 5 program yang berkaitan erat dengan ekonomi. Berikut daftarnya:
1. Meningkatkan produktivitas pertanian
Terkait ekonomi, Prabowo-Gibran menempatkannya di poin ke-3. Poin tersebut berbunyi “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional”.
Gibran-Prabowo menyebut peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan menjadi kunci swasembada pangan.
Menurutnya, kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun.
“Ditargetkan minimal tambahan 4 juta hektare (ha) luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029,” kata Prabowo-Gibran.
2. Kartu Kesejahteraan
Program terkait ekonomi juga termaktub di poin ke-5. Poin tersebut berbunyi “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”.
Prabowo-Gibran mengatakan masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Keduanya menyebut program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat.
Selain itu, program Kredit Usaha Tani, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak.
“Untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” ucap Prabowo-Gibran.
Maka dari itu, kata mereka, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
3. Menaikkan gaji ASN
Program terkait ekonomi lainnya juga tertuang di poin ke-6 yang berbunyi “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara”.
Prabowo-Gibran menuturkan pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), TNI, POLRI, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.
“Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak.” katanya.
Prabowo-Gibran menilai kebijakan penggajian harus diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
4. Pembangunan desa dan pemberian BLT
Dalam poin ke-7 Prabowo-Gibran juga menyinggung program berkaitan ekonomi yang harus cepat dilaksanakan. Poin itu berbunyi “Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan”.
Prabowo-Gibran mengatakan membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
“Termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan,” ucapnya. Prabowo-Gibran menargetkan dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
5. Mendirikan Badan Penerimaan Negara
Prabowo-Gibran berencana mendirikan badan penerimaan negara. Hal tersebut termaktub dalam poin ke-8 ‘8 Program Hasil Terbaik Cepat’.
Poin itu berbunyi “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen”. Prabowo-Gibran mengatakan sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah.
Karenanya, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). “Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri,” kata Prabowo-Gibran.
(Zs/CNN)
