Bagaimana tinjauan yuridis, dan adakah dampak kepada kehidupan sosial Politiknya terhadap Jokowi serta penegakan hukum di tanah air yang akan terjadi, jika perkara terhadap Gus Nur. Tetap dilanjutkan?.
Ada 2 (dua) tahapan acara merujuk KUHAP/ UU. RI. No. 8 Tahun 1981
- Proses penyerahan berkas perkara kepada pihak JPU .untuk dibuatkan surat dakwaan
- Proses peradilan pidana tentang pelanggaran UU. ITE.
Namun dari sisi tinjauan yuridis, terhadap keberlakuan KUHAP di Pengadilan Negeri, tentunya kelak dipersidangan, tidak mungkin pernyataan dan atau keterangan Para Terdakwa dapat dibatasi dengan asas legalitas daripada kebolehan membuat sumpah dari sisi Kitab Suci Al Qur’an. Tentu Para TDW/ Gus Nur dan BTM yang mengucapkan lapal sumpah, mereka berdua akan menyampaikan alasan mereka bersumpah. Hak subjek hukum ini tidak boleh dibatasi oleh sebab rule of law yang ada didalam KUHAP, dan Gus Nur sudah menyampaikan dalilnya tersebut pada BAP.
Yang saat BAP menyampaikan dalilnya untuk dan kebolehan sebagai seorang Muslim atau kehalalan seorang muslim atau dirinya mengajak penyampaian sumpah terhadap seseorang, sehingga ayat Suci Al Quran sebagai dalil hukum ( asas legalitas ) dari sumpah dan isi sumpah serta penyebab adanya sumpah yang diajukannya dan diterima oleh orang yang menyampaikan sumpah secara sukarela dan termasuk, keyakinan diri Gus Nur, mungkin mulia, demi jangan sampai adanya tudingan fitnah oleh keduanya Gus Nur dan BTM terhadap nota bene pejabat Tertinggi Penyelenggara NRI, yakni Presiden RI.
