KNews.id – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkap Indonesia telah berupaya mendorong hilirisasi sejak lama. Namun, upaya hilirisasi yakni mendorong pengolahan dan pemurnian di dalam negeri hingga melarang ekspor tak pernah jalan.
“Saya baru sadar sesadar-sadarnya kenapa hilirisasi ini nggak bisa berjalan baik di negara kita,” katanya dalam acara Research & Innovation Expo 2023, Kamis (15/6/2023).
Bahlil menerangkan, pada periode 1955-1960, hilirisasi telah diupayakan di era Presiden Soekarno. Kemudian, hilirisasi juga diupayakan di era Presiden Soeharto sejak tahun 1960-an hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, hilirisasi tidak jalan karena upaya tersebut ‘dijegal’ oleh negara-negara G7. G7 sendiri kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Kanada.
“Kenapa nggak jalan, memang negara-negara G7 tidak pernah merelakan untuk negara berkembang yang memiliki sumber daya alam menjadi negara maju untuk dilakukan hilirisasi di negaranya,” ujar Bahlil.
Hal itu dibuktikan ketika Indonesia menyetop ekspor nikel. Kebijakan itu pun langsung digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia pun kemudian ‘berkelahi’ di WTO.
“Barang-barang kita, masa lu larang? Emang negara kita negara lu? Emang kau pikir Indonesia ini provinsi ke sekian dari Eropa? Saya debat sama mereka,” katanya.
Indonesia masih bertarung di WTO meski kalah di pengadilan tingkat pertama. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar terus melawan.
“Jadi kita fight. Nah sekarang, kalau CPO kita udah menang di WTO, nikel belum,” ujarnya.
(Zs/Dtk)
