KNews – Versi pelaku industri, begini kriteria calon dewan komisioner OJK. Pelaku pasar berharap jajaran anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru bisa mengawal lonjakan inflasi hingga respons dari bank sentral global terkait normalisasi kebijakan moneter.
Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Bank Maybank Indonesia mengatakan, OJK harus melakukan kolaborasi dengan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia, dan otoritas fiskal yaitu pemerintah, untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif.
“Di saat kemungkinan inflasi meningkat, mau tidak mau arah suku bunga ke depan harus tetap kompetitif. Respon kebijakan moneter, entah itu kenaikan suku bunga atau makroprudensial yang tidak serileks sebelumnya. Ke depannya kita harap OJK harus ada koordinasi, seperti misalnya kebijakan terkait penerapan LTV,” ujarnya dalam Power Lunch, CNBC Indonesia TV, baru-baru ini.
Menurut Myrdal, pimpinan OJK yang baru harus memiliki kecakapan moneter. Dari sisi inflasi yang meningkat, artinya ini refleksi kondisi ekonomi yang meningkat. Harapannya adalah inflasi meningkat, kondisi ekonomi semakin baik, dan pandemi Covid-19 bisa lebih terkendali.
“Yang paling utama adalah dari sisi pandemi Covid-19. Kalau bisa terjaga seperti sekarang kondisinya, harapannya ekonomi membaik, daya beli masyarakat semakin meningkat. Tentu saat ini kita berharap aktivitas ekonomi yang tertinggal selama dua tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” jelasnya.
Lebih jauh Myrdal berharap OJK bisa memberikan solusi atas apa yang terjadi pada 2020-2021, bisa terakomodir dengan baik untuk tahun-tahun ke depan.
“Misal makroprudensial, LTV untuk properti dan otomotif. Kita harap OJK bisa memberikan win win solution untuk sektor perbankan, memberikan suatu kemudahan bagi debitur untuk tetap berkembang dan pulih dengan baik pada saat kondisi ekonomi sudah lebih baik seperti sekarang,” jelasnya.
Dari sisi normalisasi kebijakan moneter dan tren kenaikan suku bunga, Myrdal berharap OJK punya peran dalam mengawal supaya perbankan bisa memberikan suatu keterbukaan yang cukup baik dalam hal pemberian kredit.
Myrdal merinci, fokus DK OJK utamanya ada tiga yakni pertama, pemulihan aset perbankan. Kedua, kolaborasi perbankan dan lembaga keuangan lain untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik.
Dan ketiga, fokus teknologi. Di era digitalisasi seperti sekarang, lanjutnya, banyak produk-produk baru investasi yang langsung diterima begitu saja oleh masyarakat.
“OJK harus mengkomunikasikan, antara OJK sebagai regulator dengan masyarakat. Supaya masyarakat lebih memahami, apa itu investasi dan proses pinjam meminjam. Saya lihat di 3 fokus itu, kalau bisa di-manage dengan baik, iklim ekonomi kita harap bisa lebih berkualitas,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Panitia Seleksi DK OJK 2022-2027 yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membuka pendaftaran seleksi sejak 7 Januari dan akan ditutup pada 25 Januari 2022.
Tujuh posisi jabatan yang dibuka antara lain, Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua DK OJK sekaligus Ketua Komite Etik merangkap Anggota DK OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota.
Selanjutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lainnya merangkap Anggota, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota serta Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Kalangan pengamat menyebut beberapa nama potensial sebagai dewan komisoner OJK periode 2022-2027 menggantikan Wimboh Santoso dan jajarannya.
Research Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menyebut tiga nama yang potensial, antara lain eks Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi dan Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas, Friderica Widyasari. (RKZ/cnbc)
