Yang perlu dicermati adalah pengambilan keputusan KSSK dilakukan dalam rapat KSSK secara musyawarah untuk mufakat dimana semua anggota KSSK memiliki hak suara yang sama. Sebab, dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan apabila hasilnya berimbang maka Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK memiliki hak veto untuk mengambil keputusan atas nama KSSK.
Sementara, Menteri Keuangan adalah bagian dari pemerintah yang penunjukkannya berbeda dengan pemiliki Gubernur BI atau Ketua Dewan Komioner OJK dan LPS yang dilakukan secara fit and proper. Perlu diketahui bahwa UU P2SK yang akan menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan sektor keuangan akan berlaku bukan satu atau dua periode pemerintahan.
Tentu kita percaya dengan kapasitas Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani dalam memimpin dan mengkoordinasikan penanganan krisis keuangan. Namun UU P2SK ini akan berlaku lama dan seperti sering dikatakan para ekonom bahwa interval krisis keuangan akan makin rapat. Kalau pencegahan dan penanganan krisis cenderung ditentukan oleh Menteri Keuangan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau Menteri Keuangannya tidak sehebat Sri Mulyani? (Ach/Ibn)
