Oleh: Nazar EL Mahfudzi, Pengamat Politik Muhammadiyah
KNews.id- Presiden Joko Widodo yang telah dua priode menjadi presiden 2014 dan 2019 berpotensi mendapatkan dukungan dari loyalis dan kader Parpol untuk memutus mata rantai tirani kekuasaan Megawati.
Berdirinya PDIP menganut ide-ide marhenisme dalam sosialisme politik dan mengolaborasi ide-ide nasionalisme Soekarno berdemokrasi.
Namun, salah satu tonggak sejarah reformasi tentulah menjadi pelajaran PDIP menghindari anomali kekuasaan atau yang biasa disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan “abuse of power” rezim Orde Baru (ORBA) dalam sistem kepemimpinan Soeharto yang otoriter.
Maka pada amandemen yang pertama dilakukan adalah pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan. Patron politik keluarga Cendana mengendalikan berbagai sektor Parpol, birokrasi pemerintah, militer dan swasta masuk kedalam jurang resesi ekonomi terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
