KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini keputusannya menambah dana ke himbara senilai Rp76 triliun setelah Rp200 triliun pertama akan memperbaiki kondisi ekonomi. Hal itu kendati pertumbuhan kredit Oktober 2025 justru dilaporkan melambat.
Purbaya mengeklaim dampak dari injeksi Rp200 triliun ke sistem perekonomian melalui himbara itu sudah membuahkan hasil. Indeks penjualan ritel dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai membaik utamanya setelah demo di berbagai wilayah akhir Agustus lalu.
“Pertama Rp200 triliun, kemudian saya tambah lagi Rp76 triliun. Saat saya tambah Rp200 triliun, akibatnya apa? Saya pengamat, saya ekonom yang suka campur-campur, fiskal, monitor, saya pakai semuanya, pokoknya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang saya mau jalankan adalah supaya fiskal jalan, monitor jalan, real sector jalan,” terangnya pada acara Ecoverse 2025 dan Launching Bloomberg Businessweek Indonesia, Kamis (20/11/2025).
Purbaya kembali menyampaikan bahwa salah satu indikator perekonomian yang terus diperhatikan olehnya adalah pertumbuhan uang beredar di masyarakat, atau base money (M0).
Merujuk pada ekonom asal Amerika Serikat (AS) Milton Friedman, dia menilai pertumbuhan uang yang rendah menunjukkan ekonomi sedang ditahan serta sebaliknya.
Kondisi base money, terangnya, sempat tumbuh 13% pada September 2025 atau pada bulan yang sama ketika dia pertama kali menginjeksi kas pemerintah Rp200 triliun ke himbara. Namun, dia menyoroti pertumbuhannya pada Oktober 2025 melambat ke 7%.
“Oktober turun lagi ke 7%, wah saya bilang kalau gitu masih kurang. Makanya saya tambah lagi nih Rp76 triliun ke perekonomian hari Jumat lalu. Jadi ada gas lagi sedikit di ekonomi. Jadi saya pelihara kondisi di perekonomian supaya ada ruang untuk tumbuh terus,” terang mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Injeksi Purbaya Tak Mempan
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu per 10 November 2025 lalu kembali memindahkan kas pemerintah di BI senilai Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta.
Injeksi baru ke Mandiri, BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp25 triliun, menambah likuiditas dari kas pemerintah yang sudah disuntikkan sebelumnya yakni masing-masing Rp55 triliun pada September lalu.
Kemudian, Kemenkeu juga menyuntikkan kas pemerintah pusat ke Bank Jakarta yang notabenenya adalah bank pembangunan daerah (BPD) senilai Rp1 triliun.
Namun demikian, Bank Indonesia (BI) justru melaporkan bahwa pertumbuhan kredit selama Oktober 2025 hanya 7,35% secara tahunan (yoy) atau melambat dari September 2025 yakni 7,7% (yoy).
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).
Gubernur bank sentral dua periode itu menyebut transmisi kebijakan suku bunga acuan yang sudah rendah belum tinggi ke perbankan.
Sebab, penurunan BI rate oleh bank sentral sudah sebesar 125 basis poin, namun suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 56 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.
Menurut Perry, hal ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan yang mencapai 27% dari total dana pihak ketiga perbankan. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 20 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 9% pada Oktober 2025.
Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari platform kredit yang tersedia.
Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana biaya ketiga yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK dana biaya ketiga yang tumbuh sebesar 11,48% pada Oktober 2025.
“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.
