Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan agar Baleg DPR RI dapat mempertimbangkan agar revisi UU IKN dapat masuk dalam daftar daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024, sekaligus diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2023. Sebanyak dua fraksi menolak revisi UU IKN yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. (Ade/era)
PKS ‘Dibisiki’ Info Pemerintah Revisi UU IKN Supaya dapat Pakai APBN Danai Pembangunan Ibu Kota Nusantara!
By Hasan
Artikulli paraprak
Artikulli tjetër
 mengaku mendapat informasi, pemerintah berniat memakai anggaran pendapatan dan belanja){kind=link}