KNews.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat negara tekor sebesar Rp 775 triliun atau 77% dari target yang ditetapkan pada APBN 2021. Defisit tersebut terjadi lantaran penerimaan lebih rendah dibandingkan total belanja.
Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan total pendapatan negara dan hibah Rp2.011,34 triliun atau setara 115% dari target APBN 2021. Realisasi tersebut salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp 1.547 triliun atau 107% dari target.
Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 458,49 triliun atau 154% dari target, dan penerimaan hibah sebesar Rp 5,01 triliun atau 555% dari target.
Isma juga melaporkan realisasi belanja negara pada 2021 tercatat senilai Rp 2.786,41 triliun atau setara 101,32% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2021.
Realisasi tersebut berasal dari belanja negara pemerintah pusat sebesar Rp 2.000,7 triliun atau setara 102,2%, transfer ke daerah sebesar Rp 213,85 triliun atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan, dana desa sebesar Rp 71,85 triliun atau 99,8%.
Isma menyebut belanja pemerintah pusat yang melebihi target disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146% dari target, belanja subsidi sebesar 138% dari anggaran, dan belanja bantuan sosial sebesar 108% dari anggaran.
“Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut maka realisasi defisit anggaran 2021 senilai Rp 775,06 triliun atau 77% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021,” kata dia dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/6).
Menurutnya, defisit anggaran tersebut mencapai 4,57% dari produksi domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target APBN 2021 yakni 5,7% dari PDB. Selain itu realisasi defisit anggaran 2021 lebih rendah dengan defisit anggaran 2020 yang mencapai 6,14% dari PDB.
BPK pun mencatat realisasi pembiayaan negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 mencapai Rp 871,72 triliun atau 87% dari target. Realisasi itu terdiri dari pembiayaan dalam negeri senilai Rp 881,1 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp 9,91 triliun.
Isma menjelaskan realisasi pembiayaan dalam negeri sebagian besar berasal dari surat berharga negara (SBN), pinjaman dalam negeri serta penggunaan rekening pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sedangkan, realisasi pembiayaan dalam luar negeri pada tahun lalu tercatat minus.
“Sebagian besar disebabkan oleh pembayaran pokok cicilan utang luar negeri yang melebihi penarikan pinjaman,” ujarnya.
Selain itu, dia juga melaporkan total aset negara senilai Rp 11.454,67 triliun pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan investasi jangka panjang.
Adapun total kewajiban pada 2021 senilai Rp 7.538,32 triliun atau meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebagian besar ditetapkan oleh peningkatan utang jangka panjang dalam negeri.
“Total ekuitas senilai Rp 3.919 triliun atau turun 12,54%,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga melaporkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah mencapai Rp 655,13 triliun dari alokasi senilai Rp 744,77 triliun. (AHM/cnbc)
 mencatat negara tekor sebesar Rp 775 triliun atau 77% dari target yang ditetapkan pada APBN 2021.){kind=link}