KNews.id – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut berada dalam kondisi yang nyaris bangkrut berdasarkan laporan keuangan resmi Departemen Keuangan untuk tahun fiskal 2025.
Ekonom Steve H Hanke menyatakan, kesimpulan tersebut bukan berlebihan, melainkan berasal langsung dari laporan keuangan konsolidasi pemerintah. Per 30 September 2025, total aset tercatat sebesar US$ 6,06 triliun (Rp 96.960 triliun), sementara total kewajiban mencapai US$ 47,78 triliun (Rp 764.480 triliun).
Seperti dilaporkan Fortune, angka tersebut bahkan belum mencakup kewajiban jangka panjang dari program jaminan sosial seperti Social Security dan Medicare, yang dicatat secara terpisah dalam laporan tambahan.
Posisi neraca pemerintah semakin memburuk, dengan defisit neraca mencapai minus US$ 41,72 triliun (Rp 667.520 triliun) pada tahun fiskal 2025, atau memburuk sekitar US$ 2,07 triliun (Rp 33.120 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Total kewajiban kini hampir delapan kali lipat dari nilai aset.
Peningkatan terbesar berasal dari utang federal dan bunga yang harus dibayar, yang mencapai US$ 30,33 triliun (Rp 485.280 triliun), serta kewajiban manfaat pegawai dan veteran sebesar US$ 15,47 triliun (Rp 247.520 triliun).
Jika memperhitungkan kewajiban jangka panjang yang belum didanai, kondisi fiskal Amerika Serikat dinilai jauh lebih mengkhawatirkan.
Kewajiban program jaminan sosial yang belum didanai melonjak US$ 10,1 triliun (Rp 161.600 triliun) menjadi US$ 88,4 triliun (Rp 1.414.400 triliun) pada tahun fiskal 2025. Kenaikan terbesar berasal dari defisit proyeksi Medicare Part B sebesar US$ 6,9 triliun (Rp 110.400 triliun) dan Social Security sebesar US$ 2,5 triliun (Rp 40.000 triliun).
Dengan demikian, total kewajiban pemerintah federal, jika digabungkan, mencapai lebih dari US$ 136,2 triliun (Rp 2.179.200 triliun) atau sekitar lima kali produk domestik bruto (PDB) tahunan Amerika Serikat.
Kesenjangan fiskal jangka panjang juga melebar, dari 4,3% terhadap PDB pada 2024 menjadi 4,7% pada 2025.
Sementara itu, Government Accountability Office kembali memberikan disclaimer of opinion atas laporan keuangan pemerintah Amerika Serikat untuk ke-29 kalinya secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan auditor tidak dapat memastikan kewajaran laporan keuangan, terutama akibat masalah pengelolaan keuangan di Departemen Pertahanan dan kelemahan pencatatan transaksi antarinstansi.
Untuk memudahkan pemahaman, kondisi fiskal tersebut dianalogikan seperti keuangan rumah tangga.
Jika disederhanakan, pemerintah Amerika Serikat diibaratkan memiliki pendapatan US$ 52.446 (Rp 839 juta) per tahun, tetapi pengeluaran mencapai US$ 73.378 (Rp 1,17 miliar), sehingga mengalami defisit tahunan sekitar US$ 20.932 (Rp 335 juta).
Total kewajiban dan janji yang belum didanai mencapai US$ 1.361.788 (Rp 21,79 miliar), sementara aset hanya sebesar US$ 60.554 (Rp 968 juta). Artinya, terdapat kekurangan sekitar US$ 1,3 juta (Rp 20,8 miliar).
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dinilai berada dalam posisi tidak solvabel menurut standar akuntansi.
Untuk mengatasi kondisi ini, sejumlah langkah legislatif diusulkan. Salah satunya adalah pengesahan RUU Fiscal Commission Act yang bertujuan membentuk komisi fiskal bipartisan guna merumuskan langkah pemulihan kesehatan fiskal.
Selain itu, diusulkan pula amandemen konstitusi melalui mekanisme Article V Convention untuk menetapkan aturan tanggung jawab fiskal, termasuk kewajiban anggaran berimbang dalam siklus ekonomi serta pembatasan pertumbuhan belanja pemerintah.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya paling realistis untuk mengatasi tekanan fiskal jangka panjang, meski implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik di Kongres Amerika Serikat.
