Lalu setelah terang benderang tentang keabsahan hukuman mati menurut rule of law, sebagai ketentuan kaidah atau norma hukum yang mengikat, maka tentu akuratif atau lebih tepat dan berpayung hukum, jika Komnasham dan Kontras menyampaikan kepada Sambo atau Advokat selaku kuasa hukum Sambo, untuk upaya menolak vonis hukuman mati, dengan mengacu kepada ketentuan hukum, yakni ajukan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan oleh Majleis Hakim di persidangan sesuai pasal 233 KUHAP.
Lalu, apa perlunya Komnasham dan Kontras berteriak lantang tentang moratorium? Yang nota bene mereka adalah para abdi hukum dan atau ahli hukum, namun praktiknya justru mengusulkan dan atau berwacana melanggar ketentuan hukum.
Dari sisi pandang logika penegakan hukum serta faktor perekonomian negara saat ini, yang informasinya dalam kondisi terjerembab atau terpuruk, karena banyak terlilit utang, maka logikanya langkah baik jika Komnasham sejatinya layak dituntut oleh publik agar dibubarkan saja. Sah dari sisi perpektif hukum jika publik mendesak agar Kontras lembaga yang dikenal sebagai organisasi sosial/masyarakat segera dibubarkan oleh penguasa yang berwenang, karena buah pikir Kontras kontra hukum lalu dengan sengaja dipublis, adalah inkonstitusional.
Dalam hal ini, terkait pembubaran kedua lembaga ini, tentunya membutuhkan ketegasan serta keberanian pemeritah yang sedang berkuasa, tidak hanya berani dan berlaku tegas terhadap pembubaran dua lembaga ormas sebelumnya saja yakni HTI dan FPI. (Ach)
