KNews.id – Jakarta – Presiden Jokowi menanggapi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 dengan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk rapat terbatas terkait masalah tersebut di Istana Negara. “Ya terkait kemarin lah (serangan siber PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian kepada wartawan.
Rapat juga dihadiri antara lain Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasona Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko.
PDN Sementara 2, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diretas sejak 20 Juni 2024. Pusat data ini mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan instansi milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas PDN tersebut dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
Dalam rapat, Jokowi disebut memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk mengaudit tata kelola PDN. “Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Tata kelolanya sama finansialnya,” ujar Yusuf. Pihaknya mengatakan belum bisa memastikan kapan proses audit selesai. “Secepatnya, the sooner the better. Ikan sepat ikan gabus, (makin cepat makin bagus),” ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko enggan menyampaikan keterangan karena mengaku tidak berwenang menyampaikan isu itu. “Saya tidak bisa memberikan pendapat. Kita hanya betul-betul menyediakan infrastruktur sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Kominfo,” kata Herlan saat ditemui usai rapat.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi dan Hinsa Siburian menghindari wartawan usai rapat dengan Presiden Jokowi. Rapat internal soal PDN itu berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi. Mereka mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat.
PDN Sementara 2 dilaporkan mengalami peretasan yang membuat banyak layanan pemerintah tak dapat beroperasi sementara. Penyerangan tersebut diketahui berasal dari organisasi yang terafiliasi dengan LockBit, yakni LockBit 3.0. Peretas disebut meminta tebusan senilai US$ 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Di sisi lain, pemerintah hanya memiliki cadangan data sekitar 2 persen.
