KNews.id-Nasabah produk tradisional di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai gelisah dengan nasib dana yang ditempatkan pada produk perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Perasaan pesimistis uang bisa kembali terungkap jelang rencana dari pemerintah membayar premi nasabah yang jatuh tempo pada akhir Maret ini.
Salah seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya dan hanya berkenan disebutkan inisial, TFN sudah menjadi nasabah Jiwasraya sejak 20 tahun yang lalu. Saat mengetahui skandal Jiwasraya ia kaget, padahal tahun ini dia seharusnya bisa mengantongi kurang lebih Rp 10 juta dari investasi dan penempatan dana di asuransi yang dicicilnya sejak awal bekerja.
Kepada wartawan, TFN bercerita pengalaman saat membeli produk asuransi Jiwasraya. Satu alasan yang membuat dirinya berani membeli produk asuransi Jiwasraya, karena yakin dengan status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dulu saya waktu didaftarin ke Jiwasraya karena lembaga pemerintah jadi jaminan uang ga hilang, lebih jelas dibanding kalau seperti asuransi swasta karena memang saya dari kecil sudah akrab dengan asuransi,” kata TFN.
Saat mendengar kabar gagal bayar ini, dia mengakui beberapa kali mencoba menghubungi agen yang sudah bersamanya sejak 20 tahun silam mengenai kejelasan status klaimnya ini. Namun, karena keterbatasan informasi, kata dia, agennya hanya bisa menyampaikan bahwa nasabah hanya bisa menunggu kepastian dari pemerintah.
Bukan nilai nominal sebarnya yang dipersoalkan TFN, namun perjuangnya membayarkan polis asuransi selama 20 tahun seolah-oleh tak berharga.
“Cuma kalau flashback dulu saya mulai kerja tapi dibebani dengan harus bayar premi Rp 1,4 juta [per tahun] berat. Gaji pertama saya saja selama tiga tahun cuma Rp 600 ribu. Bener-bener seperti nyicil motor. Njelalahnya saat pengen ada uang tambahan kok kayaknya jadi masalah. Sayang sih,” tutur TFN.
Pernah suatu ketika, saat TFN tak memiliki dana tunai dirinya memaksakan diri membayarkan premi dengan mengambil dana dari kartu kredit. Karena gaji yang dia terima di masa awalnya dia bekerja hanya pas-pasan untuk membiayai dirinya sendiri, tanpa bisa nongkrong dengan teman-teman sejawatnya.
Skandal korupsi Jiwasraya mulai ramai diangkat ke permukaan sejak awal tahun 2020. Saat ini skandal Jiwasraya sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung dimana ada 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah melakukan audit terhadap kinerja keuangan Jiwasraya dan kemungkinan akan diumumkan pekan depan. Memang belum ada rilis resmi dari BPK terkait besaran kerugian yang dialami karena kasus ini. Namun ada duguaan nilainya mencapai Rp 17 triliun.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah menyiapkan skenario penyelamatan Jiwasraya. Ada tiga opsi yang sedang disiapkan Kementerian BUMN untuk membayarkan dana nasabah, yang seharusnya dibayarkan akhir Maret ini.
Pembayaran inilah yang sedang dinanti TFN. Dana yang seharusnya cair di tahun ini akan dia pakai untuk membiayai sekolah anaknya di tahun depan. Namun, karena gagal bayar ini terpaksa dia harus memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain.
“Uangnya buat anak saya masuk SMP, September itu harusnya saya terima Rp 10 juta nambahin anak saya masuk pesantren di 2021, ya lumayan lah kita juga dapet. Suntikan bonus di kantor belum tentu segitu. Ini uangnya sudah diharapkan, dipupuk lama sekarang jadinya saya sama istri mesti nyari sumber lain untuk bisa cover anak saya nanti SMP,” papar dia.
Dia mengakui saat ini dia merasa kecewa dengan lembaga pemerintah, khususnya lembaga keuangan sebab dinilai gagal dalam mengawasi perusahaan negara yang sedemikian besar cakupannya.
“Kalau masalah nominal Rp 10 juta masih bisa dicari nantinya, tapi ga ikhlas dengan cara mereka running bisnisnya setelah diungkap di media yang dilakukan ke uang kita ya begitu banget ya mereka, kok uang orang dimainin seceroboh itu,” ungkapnya.
Kini TFN hanya bisa menunggu waktu adanya kebijakan pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakui akan mulai mencicil utang-utang Jiwasraya kepada nasabahnya mulai Maret ini.(Fahad Hasan&DBS)
