Kasus ini pun juga akan ditindaklanjuti dengan aparat penegak hukum (APH) dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebab menurutnya kasus ini sama dengan temuan PNS penerima bansos beberapa waktu, padahal waktu dicek, mereka adalah pegawai honorer.
“Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus kami peringati daerah, kemudian kenapa pns terima apa namanya, bansos. Ternyata mereka protes ke saya, “bu ini bukan PNS, Honda (honorer daerah),”ujarnya.
Politikus PDIP ini menyampaikan ribuan PNS penerima bansos akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu jika nyatanya benar adalah pegawai honorer, maka mereka dapat melakukan komplain ke Kemensos kemudian dikomunikasikan dengan BKN untuk di cek kebenarannya.
“Walaupun bukan (tanggung jawab) kita, tapi saya harus disiplin. Kita cut dulu nanti kalau komplain silahkan ke kami. Nanti baru oke kalau ada verifikasi kita verifikasi,”tutur dia. (Ach/Idx)
