KNews.id-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 10.249 pejabat direksi perusahaan menerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menyebut, temuan tersebut usai BPK mengecek ribuan perusahaan di sistem Ditjen Administrasi Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.
“Saya ingin menyampaikan ada temuan BPK di kami kurang lebih 10.249 KPM penerima bansos sembako yang menurut BPK tidak tepat sasaran karena di sistem administrasi Ditjen AHU Kemenkumham tercatat penerima bansos itu tersebut adalah Direksi atau pejabat di perusahaan itu,”ujar Mensos saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta Jumat (13/1/2023).
Padahal, ribuan pejabat direksi tersebut merupakan orang miskin dan terdaftar dalam DTKS Kemensos. Dia menduga, nama mereka dicatut guna mempercepat proses pendaftaran perusahaan di Kemenkumham.
