Selain itu, Mahfud juga memastikan bahwa Pemilu 2024 tetap akan digelar secara serentak sesuai yang diagendakan. Ketika itu Mahfud. Namun, pada 20 Maret 2022 atau hanya sehari sebelum rapat dilaksanakan, Mahfud MD justru membatalkannya
“Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap (menggelar Pemilu 2024),” kilahnya.
Pembatalan ini justru menarik ketimbang bocornya surat undangan itu sendiri.
Pasalnya, reaksi Kemenko Polhukam yang tetiba membatalkan rapat tersebut tak ubahnya maling jemuran yang kepergok sebelum melakukan aksinya. Berarti, jika saja surat undangan itu tidak bocor, rapat yang membahas isu penundaan pemilu tetap akan digelar sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
Pertanyaannya, karena pembatalan rapat tersebut pastinya terkait bocornya surat yang dikirim ke Ketua KPU Kota Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, apakah sebelumnya Kemenko Polhukam pernah menggelar rapat-rapat? Lalu, apakah ada rapat-rapat serupa setelah 21 Maret 2022?.
