KNews.id-Pemerintah masih sangat lemah dalam mengambil tindakan terhadap PT Gunbuster Nichel Industry (GNI) usai bentrok anatara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal RRC pada Sabtu (14/1).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatajan, sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok. Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau.
“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/1).
Dengan kewenangan yang ada, kata legislator PKS itu, harusnya pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya.
“Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” cetusnya.
