Dirinya juga mempertanyakan masih rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita saat 2014 hingga 2022. Di era transisi (2014), pendapatan per kapita rakyat Indonesia kurang lebih US$3.590, atau setara Rp53,85 juta per tahun (kurs Rp15.000/US$). Saat ini hanya tumbuh US$800 menjadi US$4.200 (Rp63 juta) per tahun.
“Mungkin ada beberapa hal yang perlu direformasi. Misalnya, infrastruktur. Pada dasarnya penting, tetapi bukan prioritas. Idealnya, infrastruktur mengikuti pembangunan sumber daya manusia sudah maju. Jangan dibalik,” ungkapnya.
Harus diakui, Presiden jokowi begitu gencar membangun jalan tol. Namun jangan salah, tidak semua yang setuju. Bahkan para sopir angkutan atau logistik berat. Lantaran tarif tol yang begitu mencekik. “Para sopir-sopir mengaku tidak mau masuk tol karena cost-nya terlalu tinggi dibandingkan lewat jalan normal. Begitu pula transportasi. Kereta api Pelambang, rugi terus. Ini infrastruktur betul-betul harus dievaluasi. Termasuk kereta api cepat Jakarta-Bandung,” tuturnya.
Dia pun mengkritisi soal menggunungnya utang di era Jokowi. Saat ini, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, melejit hingga 40 persen. ‘Era SBY berhasil diturunkan menjadi 24 persen, sebelumnya 56 persen pada 2004. Nah, sekarang naik lagi,” imbuhnya. (Ach/Inl)
