KNews.id- Bangsa Indonesia tampaknya akan terus mengalami cobaan panjang. Bagaimana tidak, utang pemerintah yang kian meninggi, jumlah pengangguran yang makin hari makin meningkat, bahkan saat ini sektor pajak yang dilakukan pemerintah menjurus ke level bawah.
Jika melihat data pada Desember 2020, utang pemerintah mencapai Rp6.074.56 triliun, dimana angka tersebut mengalami kenaikan Rp1,296.56 triliun dalam setahunnya. Kini, kembali Kementerian Keuangan mencatat, bahwa utang pemerintah tembus Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Jumlahnya melonjak Rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.192 triliun.
Dibandingkan dengan posisi Februari 2021 yang sebesar Rp6.361 triliun, maka total utang pemerintah dalam satu bulan naik Rp84 triliun. Rasio utang pemerintah pun ikut terkerek menjadi 41,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada bulan lalu.
Sekadar info, jika mengutip dari laporan APBN KiTa edisi April 2021, Kamis (22/4) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan utang terjadi karena ekonomi RI masih berada dalam fase pemulihan setelah dihantam pandemi covid-19. Toh, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang jumlah utangnya terus meningkat.
“Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja yang cukup besar, terutama untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi, serta penyediaan program vaksinasi covid-19 secara gratis,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah katanya harus mengguyur anggaran stimulus yang sangat besar. Kebijakan ini mengakibatkan defisit anggaran membengkak.
Beberapa waktu lalu, Sri juga mengatakan, tak hanya Indonesia saja yang mengalami masalah seprti ini, banyak negara juga merasakan hal yang sama.
“Soal utang dan defisit naik disorot terus seolah-olah hanya kita negara yang ada di dunia ini. Negara lain juga mengalami hal yang sama,” tegas Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, Selasa (16/2/2021) lalu.
BI Ungkap Alasan Utang Terus Membengkak
Bicara soal utang, Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2020 lalu tembus hingga US$416,6 miliar atau Rp5.855 triliun (kurs Rp14.055 per dolar AS).
Dimana utang ini tumbuh 3,9 persen secara year on year (yoy) lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yakni 3,3 persen.
BI mengatakan utang tersebut terdiri dari dua sumber, yakni yang pertama utang sektor publik yang dihimpun pemerintah dan BI sebesar US$206,5 miliar. Adapun yang kedua, utang luar negeri sektor swasta yang mencapai US$210,1 miliar.
“Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi rupiah,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryonodikutip dari keterangan resmi, Selasa (19/1) lalu.
Sementara itu kata Erwin, terkait utang pemerintah, BI mencatat posisi utang luar negeru mencapai US$203 miliar atau tumbuh 2,5 persen (yoy). Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober yang hanya 0,3 persen (yoy).
Ia menjelaskan, bahwa pertumbuhan utang pemerintah ditopang kepercayaan investor, sehingga mendorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Selain itu, tambahan utang tersebut disebabkan penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas,” tuturnya.
Sedangkan, utang luar negeri sektor swasta yang mencapai US$210,1 miliar, atau tumbuh 5,2 persen (yoy). Berbeda dengan utang pemerintah, utang sektor swasta melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen (yoy).
Penurunan penarikan utang itu, lanjutnya, dipicu perlambatan pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan dari 8,3 persen menjadi 7,2 persen pada November kemarin.
Perlambatan juga dipicu utang luar negeri lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 1,4 persen.
Pengangguran di Indonesia Makin Memprihatinkan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan, bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 29,12 juta. Dimana angka tersebut menunjukkan usia kerja yang menjadi pengangguran naik sebanyak 14,26 persen.
Saat ini katanya, ada sekitar 2,56 juta penduduk Indonesia menjadi pengangguran, 0,76 juta penduduk Indonesia menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengangguran jam kerja (shorter hours).
Ia menambahkan, bahwa saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,84 persen poin dibandingkan Agustus 2019 sebesar 5,23 persen.
“Pada Agustus 2020, persentase Pekerja Setengah Penganggur sebesar 10,19%. Terjadi kenaikan sebesar 3,77% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 6,42%,” jelas Suhariyanto dalam video virtual, Senin (15/2/2021).
Dia menambahkan pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga.
“Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.216.714 per rumah tangga miskin per bulan,” bebernya.
Menurutnya, berbagai perlindungan sosial yang dirancang pemerintah sangat membantu lapisan bawah dan pemerintah memperluas tidak hanya menyentuh 40% lapisan bawah tapi ke 60%.
“Jadi meski naik menjadi 10,19% hasil ini masih di bawah hasil semua pihak karena adanya program bansos,” tandasnya.
Pajak Barang Hobi Jadi Sasaran Tembak
Kondisi perekonomian yang gonjang ganjing ini tentunya membuat pemerintah harus memiliki ekstra tenaga untuk memperbaikinya. Namun kini yang menjadi sasaran sepertinya pajak yang menjurus ke level bawah, ataupun kepemilikan barang hobi.
Saat ini yang ramai dibicarakan adalah mengenai pajak sepeda Brompton, dimana sebetulnya sepeda merek ini pernah dipakai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ditjen Pajak sebelumnya mengingatkan publik agar masyarakat yang memiliki sepeda untuk memasukkannya ke dalam daftar harta SPT tahunan.
Dimana imbauan ini disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, pada Minggu (21/2) lalu.
Entah mau bagaimana lagi cara yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi yang saat ini makin hari makin memperihatinkan. Melihat tenaga kerja asing mudahnya masuk ke Indonesia, utang yang terus menumpuk, kini pajak yang kecil-kecilpun menjadi incaran.
Bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan?… anda pasti sudah bisa menerkanya. Bahkan menariknya, Menkeu Sri Mulyani Justru menyebut beberapa waktu lalu memnbutuhkan saran dari IMF mengenai kondisi perekonomian RI, padahal tak sedikit negara yang justru kini meninggalkan IMF karena nyatanya hanya membuat sebuah negara makin tercekik. (AHM/bcra)
