KNews – Ucapan Surya Paloh lebih baik tak usah pemilu jadi sorotan. Pernyataan Surya Paloh yang menyampaikan lebih baik tak perlu ada pemilu jika berujung pada perpecahan bangsa, kini menjadi sorotan.
Paloh menyampaikan itu saat memberikan orasi ilmiah di acara penganugerahan gelar kehormatan doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Brawijaya.
Pernyataan Paloh itu kemudian memancing ragam tafsiran dari berbagai pihak.
PPP: Tak Ada Pemilu Bisa Chaos
PPP menyebut peniadaan pemilu bisa menimbulkan sejumlah hal negatif. Pun, bertabrakan dengan konstitusi.
“Tidak melaksanakan pemilu itu kan melanggar konstitusi. Ongkosnya jauh lebih mahal,” ujar Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi, yang akrab disapa Awiek, Senin (25/7/2022).
Menurut Awiek, pergelaran pemilu pada 2024 sudah sesuai dengan konstitusi. Awiek menekankan penyelenggaraan pemilu harus sesuai tahapan.
“Itu bisa menimbulkan chaos juga kalau tidak sesuai dengan konstitusi,” lanjutnya.
PAN Usul Pakta Integritas
PAN sepakat dengan Paloh soal praktik politik identitas saat penyelenggaraan pemilu bisa menimbulkan perpecahan.
PAN lantas mengusulkan perlu dilakukan pakta integritas bagi para parpol peserta pemilu agar berkomitmen tak menggunakan politik identitas.
Mulanya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyadari penyelenggaraan pemilu yang masih ada kekurangan.
Dia lantas mengajak Paloh memperbaiki bersama soal penyelenggaraan pemilu sehingga tidak berujung perpecahan.
“Jika ada kekurangan di dalam pemilu, ayo, Bang Surya Paloh, mari kita perbaiki bersama. Karena yang paling bertanggungjawab adalah partai politik,” kata Viva kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).
Viva menilai politik identitas muncul karena penggunaan isu SARA untuk mendapatkan dukungan suara. Dia sepakat politik identitas yang buruk bakal memecah belah bangsa.
PAN menilai politik identitas merupakan musuh demokrasi. Dia meyakini partai politik tidak akan menggunakan politik identitas.
“Oleh karena itu, PAN menilai bahwa menggunakan politik identitas sebagai alat efektif dan berbiaya murah untuk tujuan elektoral figur atau peserta pemilu adalah musuh demokrasi. Makanya tidak menjadi masuk akal jika partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, lalu menggunakan politik identitas sebagai alat kampanye dan akan mencalonkan figur-figur yang identik dengan politik identitas di dalam pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Viva mendorong perlunya dilakukan pakta integritas untuk mengikat komitmen para parpol peserta pemilu tak melakukan politik identitas yang buruk.
“Perlu dilakukan pakta integritas dari peserta pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas demi kenaikan elektoral calon figur atau partai politik,” kata Viva. (RKZ/dtk)
