KNews.id – Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merasa ganjil ada partai yang menyerahkan inisiatif revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ke pemerintah.
“Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah,” kata dia setelah mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6).
Eks legislator Komisi II DPR RI itu menolak wacana pemerintah menjadi inisiator revisi UU Pemilu dan berharap DPR yang mengusulkan.
“Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di dia, jangan dikasihkan ke orang,” ujar Ganjar.
Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengingatkan arah pemahasan revisi UU Pemilu bakal diisi keinginan pemerintah andai eksekutif menjadi inisiator perubahan aturan.
“Begitu diserahkan ke pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, pembahasannya pasti akan sangat monoton,” ucap Ganjar.
Dia menuturkan PDIP sendiri saat ini masih melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelum merumuskan sikap terhadap revisi aturan.
Ganjar mengatakan tim telah mengidentifikasi sejumlah isu penting dalam regulasi pemilu dan berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil.
