KNews.id – Jakarta – Publik nasional tengah diramaikan oleh fakta yang selama ini terpendam: Aqua, merek air minum dalam kemasan yang selalu menggaungkan slogan “air murni dari pegunungan”, ternyata rutin membayar sekitar Rp600 juta setiap bulan kepada PDAM Kabupaten Subang.
Angka fantastis itu setara Rp7,2 miliar setahun, cukup untuk membangun puluhan jaringan air bersih di desa-desa yang masih kesulitan mendapatkan air layak minum. Pertanyaan besar pun menggantung: jika airnya benar-benar murni dari sumber pegunungan yang terpisah, mengapa masih harus ada aliran dana sebesar itu ke perusahaan daerah pengelola air tanah?
Perjanjian Lama dari 1994 yang Masih Berlaku
Semuanya bermula dari kesepakatan tahun 1994, saat pabrik Aqua pertama kali dibangun di Subang. Pada masa itu, Aqua dan PDAM memang menggunakan sumber air dari lokasi yang sama melalui satu izin pengambilan air. Sebagai bentuk kompensasi atas potensi berkurangnya debit air yang bisa mengganggu pasokan PDAM, Aqua sepakat memberikan kontribusi bulanan. Perjanjian itu tetap berjalan hingga kini, meski Aqua sudah lama memiliki sumur bor sendiri di lahan pabrik dan tidak lagi mengambil air dari aset PDAM.
Menurut penjelasan resmi perusahaan, kontribusi tersebut dimaksudkan agar PDAM bisa terus merawat dan menjaga lingkungan sumber air di sekitar area operasional. Sebagian kecil dari dana itu—sekitar Rp20 juta per bulan—disalurkan kembali ke dua desa terdekat untuk program air bersih. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ironi: banyak warga di sekitar pabrik masih mengandalkan air sawah atau sumur dangkal untuk kebutuhan sehari-hari, sementara miliaran rupiah mengalir setiap tahun ke kas PDAM.
Citra “Air Pegunungan” vs Kenyataan di Lapangan
Selama puluhan tahun, Aqua membangun citra kuat sebagai air yang berasal dari sumber alami pegunungan yang terlindungi, murni tanpa sentuhan tanah. Iklan-iklan televisi, kemasan, hingga kampanye lingkungan terus menguatkan narasi itu. Kini, ketika terungkap adanya hubungan finansial erat dengan PDAM pengelola air tanah, publik mulai mempertanyakan konsistensi pesan tersebut.
Para pengamat komunikasi menilai situasi ini mencerminkan kurangnya transparansi. Ketika sebuah merek besar tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka, wajar jika muncul persepsi bahwa ada yang disembunyikan. Apalagi di tengah musim kemarau panjang yang sering melanda Subang, di mana warga harus antre air bersih, sementara perusahaan multinasional terus memproduksi jutaan botol setiap hari.
Sorotan dari Gubernur hingga DPR RI
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang paling vokal menyikapi isu ini. Ia meminta audit menyeluruh terhadap aliran dana tersebut, termasuk melibatkan tim ahli dari perguruan tinggi ternama untuk mengukur dampak nyata pengambilan air oleh Aqua terhadap cadangan air tanah dan pasokan PDAM.
“Jika memang tidak ada lagi keterkaitan sumber air, pembayaran ini harus dievaluasi ulang. Uang itu lebih baik digunakan langsung untuk membangun infrastruktur air bersih bagi warga,” tegasnya.
Di tingkat nasional, anggota DPR juga mempertanyakan dasar hukum kontribusi tersebut. Jika Aqua benar-benar mengambil air dari sumber pegunungan yang terpisah, retribusi seharusnya masuk ke pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku, bukan ke PDAM. Tekanan semakin kuat agar perusahaan memberikan penjelasan terbuka dan data yang bisa diverifikasi publik.
Di balik polemik ini, ada peluang besar untuk perbaikan tata kelola air di Indonesia. Banyak pihak berharap hasil audit dan kajian ilmiah yang sedang berjalan bisa menjadi titik awal penataan ulang semua perjanjian lama antara perusahaan air kemasan dan pemerintah daerah. Dana kontribusi yang selama ini mengalir perlu dialihkan secara transparan untuk program nyata: pembangunan jaringan pipa, sumur bor komunal, atau konservasi mata air yang benar-benefi t langsung dirasakan masyarakat.
Kasus Aqua dan PDAM Subang bukan sekadar soal satu perusahaan dan satu daerah. Ini adalah cermin dari tantangan besar bangsa dalam mengelola sumber daya air secara adil, terutama di tengah perubahan iklim yang membuat air bersih semakin langka. Publik kini menunggu langkah konkret: transparansi penuh dari perusahaan, evaluasi menyeluruh dari pemerintah, dan yang terpenting, aliran air—serta manfaatnya—yang benar-benar sampai ke tangan rakyat.
