KNews.id – Jakarta – nggris berencana menata ulang atau ‘reset’ hubungan dengan Israel dan mengambil langkah yang lebih aktif dalam mendukung Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, akan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9).
Miliband menuturkan salah satu kebijakan baru menyikapi relasi dengan Tel Aviv adalah Inggris akan melarang perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.
Larangan tersebut juga kemungkinan mencakup sejumlah jasa, termasuk pembiayaan dan periklanan yang berkaitan dengan permukiman.
Miliband juga akan menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Miliband menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina.
Ia juga menegaskan kembali penghormatan terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataannya kepada anggota parlemen, Miliband diperkirakan akan menggunakan bahasa yang lebih tegas dalam mengecam ketidakadilan kemanusiaan yang diderita oleh warga Palestina di Gaza.
Pemerintah Inggris menilai perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat dapat mengancam prospek pembentukan negara Palestina.
Inggris secara resmi menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal menurut hukum internasional.
Selain itu, larangan perdagangan juga sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024. Pendapat itu menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Pemerintah Inggris sebelumnya menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena sulit membedakan produk yang berasal dari permukiman dan produk dari Israel. Namun, kebijakan baru itu akan membuat perdagangan dan investasi tertentu terkait permukiman menjadi ilegal.
Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar £6 miliar pada 2025. Dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara masih bergantung pada respons Israel.
Miliband sebelumnya menyatakan bahwa Israel memberlakukan pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dengan alasan keamanan.
Namun, pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich merespons laporan tersebut dengan menyerukan agar duta besar Inggris diusir.
“Usir duta besar Inggris malam ini juga!, “kata Smotrich.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee juga mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris. Ia menuduh pemerintah Inggris diliputi kebencian terhadap Yahudi.
Di sisi lain, AS sendiri sebelumnya telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.
Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat menjadi dua dan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.
Intervensi Miliband muncul setelah jajak pendapat yang dirilis ke Guardian. Hal ini menunjukkan bahwa warga Inggris dari berbagai kubu politik sangat mendukung pelarangan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel dengan selisih lebih dari dua banding satu.
Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa menunjukkan 46% warga Inggris mendukung larangan perdagangan barang dari pemukiman Israel. Sementara itu, hanya 18% yang menyatakan menolak kebijakan tersebut.
