KNews.id- Terdapat dugaan duplikasi anggara Pemda DKI Jakarta yang mencapai puluhan miliaran rupiah.
“Mengacu data realisasi APBD TA 2019 yang disajikan dari Pemprov DKI sendiri untuk Sekretariat DPRD DKI saja diduga kuat masih terdapat dugaan duplikasi anggaran yang mencapai angka puluhan miliar rupiah,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, Kamis (19/11).
Adhy menemukan lebih 160 kegiatan yang sangat rentan dengan duplikasi anggaran setiap tahun.
“Hasil temuan kami khususnya anggaran makan minum akan segera kami tindaklanjuti ke ranah hukum untuk bisa diusut sebab diduga kuat ada campur tangan unsur pimpinan,” paparnya.
Sedangkan untuk realisasi APBD TA 2018, Adhy menemukan kurang lebih 300 kegiatan yang diduga kuat telah terjadi praktek korupsi dengan modus double budgeting yang berpotensi split budget.
Contoh lainya, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD dengan Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Strategis DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022 dengan Akun Belanja Makan dan Minum Rapat.
Anggaran yang dibukukan sepuluh juta lebih dengan realisasi Rp794.000. Untuk program ini, mengacu data yang ada, digandakan hingga dua kali. Ada contoh yang lebih fantastis lagi. Untuk program sama, Kegiatan Penyiadaan Makanan dan Minuman dengan Akun Belanja Makanan dan Minuman Tamu.
Anggaran yang tertera di atas tujuh milyar koma sembilan sembilan sembilan juta lebih dengan realisasi enam milyar koma tiga tiga delapan juta lebih. Program ini diduga kuat digandakan.
Belum lagi, dugaan duplikasi pada SKPD DPRD Propinsi. Paling tidak tiga nomenkaltur yang sama dengan kegiatan yang ada pada SKPD Sekretariat DPRD. Ketiga kegiatan ini berbeda nomor rekening baik program kegiatan dan nomor akun dan besaran anggaran yang berbeda pula.
Dupiklasi Kegiatan dimaksud antara lain tunjangan beras, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Belum lagi beberapa tunjangan yang hampir searti.
Ia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat tidak peka terhadap dugaan kejahatan yang berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar bahkan triliunan.
“Di sini titik lemah pemerintahan Anies Baswedan,” ungkapnya. (Ikh)
