KNews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpaksa harus mengoreksi asumsi makro ekonomi di awal paruh kedua 2021. Ekonomi yang tadinya bisa tumbuh 5%, diperkirakan hanya mampu di level 3%. Hal ini tak lepas dari ledakan kasus covid-19, dipicu penyebaran varian delta yang katanya lebih ganas dan semakin kendornya protokol kesehatan oleh masyarakat.
Capaian perekonomian pada paruh pertama sebetulnya cukup gemilang. Kuartal I memang masih kontraksi, namun seiring peningkatan mobilitas masyarakat, ekonomi kuartal II diperkirakan tumbuh sampai 7-8%. Indeks kepercayaan konsumen meningkat hingga indeks produksi manufaktur bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
“Kemudian kita melihat munculnya varian delta dari virus corona yang begitu dominan,” ujar Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Update dengan Tema “Kebangkitan Ekonomi Indonesia”.
“Hal ini yang mungkin perlu untuk kita di satu sisi memiliki alasan untuk memiliki harapan bahwa tahun 2021 tetap merupakan tahun pemulihan, namun kita tidak lengah dan tetap waspada. Seperti yang tadi juga disampaikan varian Covid-19 yang terus berubah dan ini menimbulkan ancaman,” paparnya.
Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani menyiapkan skenario moderat hingga berat. Diawali dengan PPKM Darurat dengan skenario moderat dan berat berjalan sampai dengan 4-6 minggu.
Dengan skenario tersebut maka implikasi ke tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Pemulihan ekonomi akan tertahan, pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat ke 4,0 – 5,4% yoy dan kuartal IV 4,6 – 5,9%.
Pemerintah harus mengoptimalkan belanja agar ekonomi tidak kembali melemah seperti tahun sebelumnya. Di samping tetap mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi.
Bila tidak ada tekanan lagi, maka ekonomi sampai akhir tahun diproyeksikan di level 3,7-4,5%. Sri Mulyani mengakui skenario yang lebih berat tentu bisa saja terjadi. Hanya saja berdasarkan data terkini, skenario tersebut yang dimungkinkan terjadi.
“Jadi, (yang dibuat pemerintah) skenario moderat dan berat. Belum memasukkan skenario yang lebih berat,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto mengungkapkan dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang direncanakan diperpanjang hingga 6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan mengalami tekanan.
Myrdal menjelaskan, bahwa sebenarnya aktivitas ekonomi sebelum adanya lonjakan angka penularan kasus Covid-19 pada Juni 2021, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat. Sayangnya saat angka penularan virus corona terus mencatatkan rekornya, aktivitas ekonomi kembali tertahan.
Adanya lonjakan masif penularan kasus Covid-19, membuat pemerintah harus memberlakukan PPKM Darurat mulai dari 3-20 Juli 2021. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan Semester I-2021, Myrdal optimistis masih bisa mencapai 6,2% (year on year/yoy).
Kendati demikian, jika lonjakan penularan kasus Covid-19 terus tembus di atas 40.000 orang, maka memang pemerintah harus membuat skenario PPKM Darurat lanjutan. Kalau praktis PPKM Darurat dilanjutkan 4-6 minggu, maka otomatis pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat.
“Tentu ekonomi bisa berada di level 2% sampai 4% dan misalkan (PPKM Darurat) sampai akhir tahun tentu proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa di level 1% sampai 3%. Semuanya tergantung terhadap persoalan pandemi Covid-19, karena persoalannya disitu,” jelas Myrdal dalam program Squawk Box CNBC Indonesia TV.
Defisit Anggaran Harus Diperlebar
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia defisit APBN harus dibuat lebih lebar jika pemerintah mau menerapkan PPKM Darurat selama 6 minggu.
“Defisit harus dibuat lebih lebar, cuma masalahnya dari pengumuman Kemenkeu dengan PPKM Darurat itu belum menangkap atau belum bisa menunjukkan respon yang terbaik dengan PPKM Darurat ini,” jelas Fithra saat dihubungi terpisah.
Seharusnya, dana pemulihan ekonomi (PEN), kata Fithra bisa ditambah sebanyak Rp 13 triliun sampai Rp 15 triliun.
“Kalau diperpanjang ya perlu ada tambahan lagi (dana PEN), karena perlu untuk memberikan semacam topangan bagi sektor-sektor yg paling berat. Kalau gak ditopang, itu akan ada lay off, harus ada subsidi tenaga kerja, operasional listrik harus dibayarkan. Masyarakat kelas menengah bawah, juga harus ditambah bansosnya,” kata Fithra melanjutkan. (Ade/cnbc)
