SBY berpendapat, mengubah sistem Pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).
“Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat,” kata SBY.
“Mengatakan “itu urusan saya dan saya yang punya kuasa”, untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik “yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah”, tentu juga bukan pilihan kita,” tutur dia.
SBY menyebut, hal yang telah dijelaskan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, merupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu.
 mengatakan dirinya mendapat informasi hakim Mahkamah Konstitusi){kind=link}