Dalam penutupan Rakernas AMAN VII, panitia dan Pengurus Besar AMAN juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Masyarakat Adat di Kutei Lubuk Kembang yang telah menyambut dan menyiapkan Rakernas AMAN VII dengan baik.
Resolusi Rakernas AMAN VII
Resolusi ini memiliki arti penting bagi masa depan Masyarakat Adat, dan harus diperjuangkan dan dikawal oleh AMAN. Secara rinci, berikut adalah resolusi yang menjadi putusan akhir Rakernas AMAN VII:
1. Kami mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat.
2. Kami mendesak DPR RI untuk menolak pengesahan PERPU Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU karena bertentangan dengan UUD 1945. PERPPU Cipta Kerja akan menjadi basis legal dalam tindakan-tindakan perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, serta berdampak pada hilangnya hak-hak Masyarakat Adat dan rusaknya lingkungan hidup yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa.
3. Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah di dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan living law yang merampas kedaulatan Masyarakat Adat untuk menyelenggarakan sistem peradilan sendiri.
4. Kami mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membatalkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 tahun 2020 yang memberikan keleluasaan kepada negara bersama oligarki untuk merampas dan merusak wilayah adat, serta semakin banyak mengkriminalisasi Masyarakat Adat.
5. Kami mendesak Pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, karena menjadi instrument perampasan tanah Petani dan Masyarakat Adat.
