KNews.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Periode 2019—2024 Mahfud MD menyampaikan dukungan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terutama dalam upayanya menindak para pengemplang pajak hingga kepabeanan.
Dukungan itu Mahfud sampaikan lewat cuitan di media sosial X-nya @mohmahfudmd pada Senin (6/10/2025).
Dalam cuitan itu, dia turut menyertakan tautan ke laman Wikipedia Purbaya. Eks ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku kagum dengan pendapatan Purbaya, yang lebih menekankan ke penegakan para pelanggar hukum daripada memberi beban baru ke masyarakat.
“Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru. Dia sikat korupsi. Dia lakukan efektifitas dan efisiensi di K/L & BUMN. Dia mulai hantam korupsi dan ilegalitas di perpajakan dan kepabeanan.
Terus maju, Pak. Bravo,” cuit Mahfud. Usai menjabat menteri keuangan pada awal September 2025, Purbaya memang melakukan sejumlah gebrakan. Misalnya, dia menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank BUMN.
Purbaya juga mengancam akan menarik dana kementerian/lembaga yang tidak terserap dengan baik. Sementara dari sisi pendapatan negara, dia mengaku belum akan menaikkan tarif atau kebijakan pajak baru.
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu lebih memilih menindak penunggak pajak hingga menyisir barang-barang ilegal seperti impor ilegal hingga rokok ilegal.
Misalnya, Purbaya memperingatkan kepada para penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan untuk melunasi kewajibannya. Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi 200 penggelap pajak besar yang memiliki kewajiban menyetor ke pemerintah hingga Rp60 triliun.
Dia menyatakan jika mereka tidak segera menyetor kewajiban pajaknya itu maka kehidupannya di Indonesia tidak ada tenang. “Pasti masuk [Rp60 triliun ke kas negara tahun ini]. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (23/9/2025).
Beberapa hari belakangan, dia juga melakukan safari ke sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia mengecek sejumlah pabrik rokok, pelabuhan, menemui pelaku usaha, hingga melakukan pemusnahan barang ilegal.
Pada saat kunjungan kerjanya di Kudus, Jawa Tengah pada Jumat (3/10/2025) misalnya, Purbaya menyoroti berbagai barang hasil penindakan di sektor kepabeanan dan cukai. Khusus terkait dengan barang impor ilegal, Purbaya meminta agar otoritas Bea Cukai menindak tegas para importir yang melanggar hukum.
Dia menyoroti motor gede hasil temuan Bea Cukai Jateng & DIY, yang ternyata hasil pendalaman otoritas terhadap importir berisiko tinggi pada Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.
“Pak Dirjen, yang kayak gini-gini enggak boleh lepas ya. Kalau barang kan gampang, tetapi kalau orangnya berkeliaran besok dia impor ilegal lagi. Saya memberi pesan ke importir ilegal sekarang enggak bisa lari lagi,” jelasnya, Jumat (3/10/2025).
Sementara itu, terkait dengan barang kena cukai yang melanggar hukum, Kemenkeu akan melakukan penindakan dengan prinsip ultimum remedium. Artinya, penegak hukum akan mendahulukan penyelesaian berupa mediasi, sanksi perdata hingga administratif sebelum menempuh jalur hukum pidana sebagai langkah terakhir.
Adapun BKC meliputi rokok, etanol atau etil alkohol serta minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Semuanya dikenakan pita cukai yang dibayarkan ke negara. Kendati prinsip ultimum remedium didahulukan, Bea Cukai tetap masih melakukan penindakan secara pidana terhadap produsen yang melanggar aturan.
Contohnya, Kanwil Bea Cukai Jateng & DIY yang mengungkap ke Purbaya telah menangkap lebih dari 200 orang terkait dengan peredaran rokok ilegal. “Rupanya banyak barang gelap yang mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan pemerintah.
Tidak hanya itu saja di tempat yang ada bisnis ilegal jadi mengalami kompetensi ga fair. Ke depan akan kita perbaiki itu,” terang Purbaya.
